Lebih Pentingkan Partai Ketimbang Rakyat

JAKARTA, batamtoday - Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendesak seluruh pejabat negara yang berasal dari partai politik (parpol) mulai dari presiden hingga kepala daerah harus keluar dari partainya agar tidak ada tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya. 

  

“Pejabat negara lebih banyak mementingkan partainya ketimbang rakyat, karena itu DPD RI mendukung larangan rangkap jabatan pejabat di eksekutif dengan parpolnya,"  kata Laode Ida, Wakil Ketua DPD RI dalam diskusi ‘Menakar peran DPD di tahun politik’ bersama pengamat hukum tata negara Irman Putrasidin dan pengamat politik UI Boni Hargens di Jakarta, Rabu (20/2).

Menurut Laode, selama pejabat eksekutif merangkap dengan parpol hingga di daerah, maka selama itu pula kondisi politik dan perekonomian bangsa ini seperti pasar gelap seperti yang terjadi di Partai Demokrat.

“Kalau kondisi ini berlanjut maka yang akan rugi adalah rakyat dan bangsa ini, karena internal Demokrat itu tak lepas dari urusan negara. Di mana Presiden SBY dipermainkan oleh anak buahnya sendiri,” katanya.

Jelang Pemilu 2014, kata Laode, seluruh perhatian pejabat negara mulai dari priden hingga kepala daerah hanya akan menghabiskan energinya untuk partainya agar bisa terpilih kembali.

"Semuanya sekarang tidak produktif lagi, ini sangat berbahaya kalau sudah merembet ke lembaga negara lainnya. Kekuatan sipil bisa mengambil-alih kepeercayaan rakyat," katanya.

Sedangkan Irman Putrasidin mengatakan, seluruh pejabat negara harus diputus komunikasinya dengan parpol. 

“Kalau tidak, maka presiden, menteri-menteri dan pejabat yang lain akan selalu dimanfaatkan untuk kepentingan parpol. Pejabat negara itu harus putus dan mencopot statusnya dari parpol. Kalau tidak, sulit akan mampu mengurusi negara. Itu harus dilakukan,” kata Irman.

Sementara Boni Hargens juga sependapat, jika semua pejabat negara agar tidak rangkap jabatan dengan parpol. Namun, hal ini tentu saja akan ditolak keras oleh pimpinan parpol karena mereka akan kehilangan pundi-pundi keuangan mereka. 

"Korupsi di Hambalang, impor daging sapi di Kementan, Kemendiknas, Kemenag. Itu semua terjadi ada rangkap jabatan pimpinan parpol di eksekutif, yang dimanfaatkan parpol untuk mencari peluang korupsi dalam rangka mengisi pundi-pundi mereka,” tegas Boni.

Editor : Surya