DPD Kepri akan Perjuangkan DBH Migas Natuna Sama Seperti Papua dan Aceh

JAKARTA, batamtoday - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan memperjuangkan dana Bagi Hasil Migas (DBH) Kabupaten Natuna seperti yang diterima Provinsi Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yakni 70:30.

Hal itu disampaikan Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri di Jakarta, Selasa (19/2/2013). "Dana Bagi Hasil Migas untuk Natuna selama ini adalah sebesar 30 : 70. Pemerintah Kabupaten Natuna hanya menerima 30 persen dari hasil minyak dan gas, sementara 70 persen ke pusat," kata Zulbahri.

Sebaliknya, daerah lain seperti Papua dan Aceh justru mendapat dana bagi hasil yang lebih besar yaitu 70:30.  Yakni pemerintah Provinsi Papua dan Aceh masing-masing mendapatkan alokasi DBH sebesar 70 persen, dan 30 persen untuk pusat.

"Oleh sebab itu, DPD Kepri akan memperjuangkan dan mendesak pemerintah untuk mendistribusikan DBH secara adil karena dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur di Natuna," katanya.

Menurut Zulbahri, Natuna adalah kabupaten terluar di Kepri yang memiliki sumberdaya alam minyak dan gas bumi, serta hasil laut yang melimpah. Kekayaan alam Natuna yang melimpah ini, membuat perusahaan asing berlomba-lomba untuk mengeksplorasi minyak dan gas bumi Natuna.

"Beberapa perusahaan eksplorasi minyak dan gas telah menemukan dua sumur  gas baru diperairan laut Natuna dan akan mencari sumur baru lagi supaya bisa dilakukan eksploitasi," katanya.

Selain menarik investor dalam energi minyak dan gas bumi, lanjutnya, investor juga tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang lain seperti perikanan, pariwisata dan perkebunan.

"Pemerintah Kabupaten Natuna akan membangun pelabuhan udara sipil dalam rangka menarik investor asing maupun dalam negeri dengan anggaran Rp 206 miliar anggaran multiyers 2012 sampai 2015 yang bersumber dari APBD," kata Anggota DPD asal Kepri ini.

Editor : Surya

---