TANJUNGPINANG, batamtoday - Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pendidikan akan menggelar sarasehan dengan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kepri untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan SDM serta penyebaran tenaga pendidik di Provinsi Kepri.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo dengan pengurus PGRI Provinsi Kepri, Senin (18/2/2013).

Dalam pertemuan tersebut, Soerya mengatakan dalam membicarakan strategi peningkatan kualitas pendidikan di Kepri, pemerintah melalui dinas pendidikan perlu melakukan rapat koordinasi dengan PGRI untuk membicarakan berbagai kendala yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Kepri.

“Saya berterimakasih atas seluruh masukan yang diberikan dan dari hasil pertemuan ini, perlu didengar seluruh masukan dari para guru di Kepri ini, hingga semua yang bersentuhan dengan dunia pendidikan dapat duduk bersama untuk membicarkan semua kendala-kendala yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita,” kata Soerya.

Wagub juga berharap, PGRI dan Dinas Pendidikan dapat terus meningkatkan kerjasamanya memajukan dunia pendidikan, hingga dunia pendidikan Kepri dapat lebih maju.

Berdasarkan data Rakorpimnas PGRI, jumlah guru di Provinsi Kepri tercatat 19.526 guru. Mereka tersebar di seluruh Provinsi Kepri dengan jumlah serapan terbanyak di Batam yang mencapai 4.882. Sedangkan jumlah guru yang paling sedikit berada di Kabupaten Anambas dengan total guru mencapai 743 orang.

Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Kepri, Ismail mengatakan PGRI Kepri siap menjadi ujung tombak memajukan pendidikan.

Sementara itu, Sekretaris PGRI Provinsi Kepri, Sugeng Widodo, juga mengatakan sejumlah kendala yang dihadapi tenaga pengajar di Kepri, khususnya dalam pendistribusian guru untuk beberapa kabupaten dan kota yang tidak merata.

"Kedepan, kami berharap pendistribusian ini dapat menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kepri, dan dapat memperjuangkan nasib para guru honorer yang ada di Kepri, karena selama ini tingkat kesejahteraan para guru honorer tersebut kurang layak, dimana pendapatan guru honorer masih di bawah UMR dan kami berharap pemerintah minimal dapat menyediakan upah di atas upah minimum,” katanya.

Editor: Dodo