TANJUNGPINANG, batamtoday - Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan kepala dinas yang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program, evaluasi dan pengawasan dari setiap kegiatan pembangunan, layak diganti dengan pejabat lain.

Lis mengatakan hal itu atas tidak berjalannya fungsi pengawasan dan pengawalan Perda serta kebijakan Pemko Tanjungpinang, dalam pelaksanaan penertiban serta pemberhentian sejumlah tambang bauksit ilegal berkedok land clearing dan pemotongan lahan.

"Kalau kepala dinas dan bawahan SKPD yang menangani masalah ini tidak bisa menjalankan tugas dan Fungsi (Tupoksi)-nya, maka yang bersangkutan layak diganti sebagai kepala dinas,"ungkap Lis Darmansyah.

Sebagai wali kota yang baru, Lis juga mengatakan, kalau dirinya saat ini baru menerima sejumlah warisan pengeluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak tertib dari kepemimpinan wali kota Tanjungpinang terdahulu.

"Sampai saat ini, belum ada saya keluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Tanjungpnang, tetapi dari data yang ada sampai saat ini ada 5-8 IUP yang dikeluarkan pejabat pendahulu saya," kata Lis lagi.

Sebelumnya, Lis juga mengaku sudah beberapa kali memberitahukan dan meminta pada KP2KE, agar dapat melakukan pengawasan secara intensif dan melakukan inventarisasi pelaksanaan pemberian IUP pertambangan bauksit yang ada di Tanjungpinang. Namun hingga saat ini kinerja dari KP2KE itu belum dilaksanakan.

"Saya sudah perintahkan itu, namun sampai saat ini belum ada signifkasi pelaksanaan kinerja. Bahkan hingga saat ini KP2KE masih ada memberikan izin penjualan terhadap mineral bauksit yang dikeruk dan diambil dari lahan pengembang dengan alasan pemotongan lahan  maupun land clearing," ujarnya.