BATAM, batamtoday - Kapolri Jenderal Polisi Drs Timur Pradopo menyampaikan dalam bidang pembinaan evaluasi diarahkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap pendataan sistem rekrutmen personel yang transparan dan akuntabel.

"Pembenahan sistem pendidikan Polri, dan tindakan tegas yang proposional terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri baik di bidang disiplin, kode etik maupun tindak pidana," ujar Kapolri yang disampaikan kembali oleh Kapolda Kepri Brigjen Pol. Yotje Mende pada saat pertemuan Tindak Lanjut Rapim Polri di Polda Kepri, kemarin.

Selain itu, menindaklanjuti Rapim Polri yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 di Jakarta, Kapolda Kepri menyampaikan melalui amanat Kapolri, bahwa dipandang perlu untuk pelaksanaan tugas para Personil Polda Kepri ke depan agar lebih baik dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

"Sambutan Kapolri pada Rapim Polri 2013 ini, memiliki makna strategi, Karena dilaksanakan bersamaan dengan kesiapan kita dalam menghadapi agenda nasional penting keamanan Pemilu 2014, yang pentahapannya sudah dimulai pada 2013 ini," ujar Yotje yang disampaikan kembali melalui Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono, Kamis (7/2/2013).

Permasalahan kamtibmas yang saat ini masih menjadi sorotan masyarakat, seperti terkait dengan penanganan konflik sosial yang apabila yang tidak dikelola dengan baik, akan mempengaruhi penyelengggaraan pemilu tahun 2014.

"Demikian pula dengan kesiapan pengamanan pemilu 2014, kita sangan memahami bahwa pada setiap tahapannya memiliki potensi kerawanan yang harus mampu yang ditangani oleh Polri oleh karena itu kerjasama seluruh pemangku kebijakan, dalam hal ini pihak penyelenggaraan, pengawas dan peserta pemilu, maupun aparat Negara lainnya, harus semakin intens dan sinergis sehingga berbagai potensi kerawanan dapat diantisipasi sedini mungkin," ujarnya kembali.

Kapolri menilai bahwa tema yang diangkat pada rapim polri tahun 2013 ini sangatlah tepat, yakni, “ Melalui Rapim Polri kita tingkatkan sinergi Polisional yang proaktif guna pelayan prima dan tegaknya hukum dalam rangka mewujudkan Kamdagri yang mantap menjelang pemilu tahun 2014”.

Banyaknya keluhan, kritik dan sorotan masyarakat, serta penilaian pengawas eksternal terhadap kinerja Polri, telah membuka kesadaran bahwa berbagai upaya dan langkah yang telah dilakukan belum sepenuhnya apa yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat.

Adanya komplain, kritik dan masukan tersebut harus disikapi dengan jernih dan dijadikan sebagai bahwa evaluasi serta introspeksi diri untuk melakukan pembenahan dengan lebih baik lagi.

Oleh karena itu, Kapolri berharap momentum rapim Polri ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas baik operasional maupun pembinaan.

Evaluasi kinerja Polri Tahun 2012 di bidang operasional, ditujukan untuk mengukur kinerja dalam menangani berbagai bentuk gangguan kamtibmas, terutama kasus menonjol dan menjadi perhatian masyarakat, seperti kejahatan jalanan, terorisme, narkoba, korupsi, permaslahan yang berkaitan dengan kamseltibcar lantas, serta pengamanan terhadap agenda kegiatan skala nasional maupun internasional.

"Selain itu pada kesempatan Rapim kali ini, kita juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap penanganan konflik sosial, mengingat hal ini telah menjadi atensi Bapak Presiden RI, yang memberi penilaian bahwa penangan konflik sosial ditanah air. Selama ini masih belum optimal, bahkan timbul kesan seolah telah terjadi pembiaran oleh aparat dilapangan, sehingga pada akhirnya Negara pun dianggap telah melakukan pembiaran, Dan tidak mampu memberikan perlindungan terhadap warganya," katanya kembali.

Hal itulah yang lalu mendorong dikeluarkannya Inpres tentang penangan gangguan keamanan dalam negeri 2013, yang implementasinya menitikberatkan pada penanganan secara terpadu terhadap konflik sosial dan terorisme, dan harus ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana aksi oleh masing-masing kementerian / lembaga, termasuk Polri di dalamnya.

"Oleh karena itu, Kapolri menginginkan pembahasan tentang penangganan konflik sosial mendapat porsi khusus untuk didiskusikan oleh seluruh peserta rapim, guna mendapatkan masukan dalam rangka menindak lanjuti rencana aksi dan penyusunan pedoman teknis, yang akan digunakan untuk menangani berbagai konflik sosial, mulai dari tahap identifikasi potensi konflik, pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik," kata Hartono.

Selain Kapolda Kepri Brigjen Pol Yotje Mende, dalam rapin lanjutan yang digelar di Gedung Lancang Kuning, Mapolda Kepri, Rabu (6/2/2013), dihadiri WakaPolda Kepri Kombes Pol Panca Harjana, Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolres Jajaran Polda Kepri dan Kasubdit serta Kasubbid masing-masing satker Polda Kepri.

Hal ini, guna untuk menindak lanjuti Rapim Polri yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 di Jakarta, Kapolda Kepri menyampaikan Rapim Polri yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 lalu, di pandang perlu untuk pelaksanaan tugas para Personil Polda Kepri ke depan agar lebih baik dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.