Hasilkan Pendapatan Rp 40 Triliun dari Migas

Natuna Kurang Mendapat Perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah

JAKARTA, batamtoday - Natuna diperkirakan memiliki minya bumi mencapai 14.386.470 barel dan gas bumi 122.356.680 barel atau senilai Rp 40 triliun. Puluhan stasiun pengebor minyak di lepas pantai juga terserak di sekitar Natuna.

"Namun sayang hingga kini, rakyat yang tinggal disana tidak dapat menikmati hasil kekayaan alamnya tersebut. Jangankan mendapatkan cipratan keuntungan dari penjualan minyak bumi atau gas tersebut, mendapatkan sumber air bersih dan akses jalan yang layak itu pun merupakan suatu hal yang mahal," kata Anggota DPD RI Aida Z Ismeth asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Jakarta, Minggu (3/3/2013).

Pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi yang mencapai Rp 40 triliun itu, kata Aida, juga tidak berimbas pada perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

"Semuanya masih minim. Ini adalah salah satu bukti kurangnya perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan khususnya Natuna," katanya.

Istri mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah ini menilai, Natuna sebagai beranda depan Indonesia sudah selayaknya dibuatkan bandara, pelabuhan bongkar muat dan bangunan sekolah guna menunjang kualitas SDM masyarakat tempatan.

Selain itu, upaya mendirikan politeknik Maritim  harus mendapat dukungan semua pihak agar anak-anak Natuna mampu memanfaatkan sumber daya keluatan didaerahnya sendiri, yang selama ini masih dimanfaatkan nelayan asing. 

"Selama kami melaksanakan reses di Natuna begitu besar antusiasme masyarakat menyampaikan penderitaan yang mereka hadapi," katanya.

Menurut Aida, masyarakat Natuna merasakan hidup seperti di daerah perbatasan yang serba terbatas. Padahal beberapa peristiwa masuknya kapal Asing ke perairan  Natuna, sudah cukup menunjukkan bahwa perairan Natuna memiliki nilai geopolitik yang tinggi.

'Di sana ada banyak sumber energi, ada sumber daya alam yang sebenarnya menjadi incaran banyak negara. Maka konsentrasi kekuatan militer kita juga  perlu diarahkan ke Natuna," katanya.

Karena itu, DPD RI sebagai “penyambung jeritan rakyat” sangat berkewajiban mendukung dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di daerah perbatasan seperti Natuna.

"Maka kami meminta dukungan DPD RI untuk mendorong penguatan otonomi daerah di natuna, agar seluruh kebijakan pemerintah pusat dan daerah saling mendukung. Misalnya kebijakan politik-ekonomi seperti fiskal-moneter, hukum, keamanan, otonomi daerah, infrastruktur, dan ketenagakerjaan, dapat  kondusif bagi tumbuh kembangnya ekonomi kelautan," katanya.

---