BATAM, batamtoday - DPRD Batam meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan harga seiring dengan mulai melonjaknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasaran.

"Ini sebenarnya peran pemerintah agar bergerak lebih cepat dari reaksi pasar," kata Asmin Patros, anggota Komisi II DPRD Batam, Senin (28/1/2013).

Asmin mengatakan kalau pemerintah tidak melakukan pengawasan, meskipun terjadi kenaikan gaji buruh tidak akan berdampak terlalu besar dengan naiknya harga sembako. Padahal di sisi lain kenaikan UMK tersebut telah membuat pengusaha ketar-ketir. Tentu kenaikan tidak akan terlalu berarti bagi buruh, padahal pengusaha keberatan.

"Dengan kenaikan UMK yang signifikan jadi Rp2.040.000. Kalau kemudian harga kebutuhan tidak dilakukan pengawasan pengendalian, maka kenaikan upah tidak terlalu berarti," ujarnya.

Seharusnya, tim pengawasan dari pemerintah melakukan tindakan nyata seperti contoh di beberapa daerah, dimana harga-harga sembako di publish sehingga tidak bisa dilepas begitu aja.

"Ada harga eceran tertinggi atau headnya, harus update. Batam harus melakukan pembaharuan," kata Asmin.

Sementara itu, Asmin mengatakan kalau dari sisi penganggaran minta dianggarkan yang cukup. Berapa itu relatif, jangan ada alasan mereka tidak lakukan pengawasan.

"Disperindag dan timnya harus turun langsung," ujarnya.