Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

APBD Tanjungpinang 2013 Fokus pada Tiga Skala Prioritas
Oleh : chr/si
Sabtu | 26-01-2013 | 23:29 WIB
Paripurna-Pengesahan-APBD--Kota-Tanjunginang-Tahun-Anggaran-2013-(Parpurna-Pertama-DPRD-Pertama-yg-dihadiri-oleh-Walikota-Wakil-Walikota-Lis-Syahrul)(1).jpg Honda-Batam

TANJUNGPINANG,batamtoday - APBD Kota Tanjungpinang 2013, yang baru disahkan DPRD Tanjungpinang senilai Rp 836,625 milyar lebih, dititikberatkan pada tiga skala priorotas pembangunan, yakni peningkatan pendidian dan kesehatan, penanggulan kemiskinanan, serta peningkatan perekonomian masyarakat.


Ketiga skala prioritas pembangunan dalam APBD 2013 ini disepakati seluruh fraksi di DPRD Tanjungpinang, yang juga merupakan kesinambungan program pembangunan Kota Tanjungpinang, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat seperti bantuan pendidikan, jaminan kesehatan daerah, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Tiga skala prioritas pembangunan dalam APBD 2013 yang disahkan melalui sidang paripurna DPRD Tanjungpinang pada Sabtu (26/1/2013) siang tadi, merupakan visi misi Wali Kota Lis Darmansyah, yang dituangkan dalam RPJMD dan RPJMP Kota Tanjungpinang untuk lima tahun ke depan.

"Hal ini penting untuk kelanjutan visi dan misi Kota Tanjungpinang yang telah dijalankan kepala daerah yang lama," ujar Ketua Fraksi PDIP, Asep Nana Suryana.

Selain sepakat menitikberatkan pada tiga skala prioritas pembangunan, fraksi-fraksi di DPRD Tanjungpinang juga memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemko Tanjungpinang.

Antara lain rekomendasi DPRD, pemerintah segera memprioritaskan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan perbaikan lingkungan di permukikan masyarakat yang telah dianggarkan pada 2012 lalu namun belum terlaksana karena keterlambatan dan kegagalan tender.

"Kami juga meminta kepala daerah memperkuat aparatur yang menangani masalah hukum dan memberikan perhatian yang serius terhadap penyelesaian masalah-masalah pertanahan di kota Tanjungpinang, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak lagi tergangung," ujar Wakil ketua DPRD, RE Mansur Razak.    

Di samping itu, fraksi-fraksi juga mendukung wali kota untuk melakukan pemusatan pos-pos belanja umum (overhead), seperti dana pembelian alat tulis kantor maupun belanja perjalanan dinas dengan tujuan untuk melakukan penghematan belanja umum.

Sejumlah fraksi juga meminta agar penyusunan RKA, khusus untuk kegiatan pengadaan barang modal agar harga perolehan barang modal yang dicatat dalam neraca daerah sesuai dengan prinsip akuntansi asset pemerintahan yang menyatakan bahwa harga perolehan asset meliputi harga pembelian barang yang bersangkutan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh serta memasang asset tersebut hingga siap pakai

Terakhir, mengingatkan pemerintah atas sesak dan padatnya lahan pemakaman umum di Jalan DI Panjaitan Km 7 sehingga diperlukan upaya serius pemerintah kota untuk menyiapkan lahan pemakaman di Km 15, yang lahannya sudah dibebaskan.

"Jika ini tidak segera dilakukan, dikawatirkan akan menimbulkan keresahan masyarakat di kemudaian hari," ujar Mansur lagi.

Berita Lainnya

Menuju WBK, Kalapas Batam Perkenalkan 3 Inovasi Unggulan kepada Warga Binaan

09-10-2024 | 17:44 WIB

Budi Mardianto Ditetapkan Sebagai Waka II DPRD Batam

09-10-2024 | 17:24 WIB

Lapas Narkotika Tanjungpinang Terima 10 Narapidana Pindahan dari Rutan

09-10-2024 | 16:44 WIB