Jakarta, Batamtoday - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, korupsi yang melibatkan sejumlah kepala makin marak terjadi di daerah, padahal pusat tengah galak memerangi korupsi. Hingga kini Presiden telah mengeluarkan 155 ijin pemeriksaan pejabat negara di pusat dan daerah.

Pernyataan SBY itu disampaikan saat membuka Konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi yang diprakarsai Komisi Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta. Presiden mengatakan, sejak tahun 2005 pemerintah mulai agresif melakukan pemberantasan korupsi bersama dengan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya.

Namun, sayangnya ditengah usaha pemerintah untuk terus memerangi korupsi, masih saja ada pemimpin di daerah yang tidak amanah. Korupsi di daerah, lanjut SBY, dari waktu tidak berkurang malahan bertambah marak, yang melibatkan para kepala daerah dan wakilnya. Presiden mengaku sedih, ijin pemeriksaan kepala daerah dan wakilnya masih terus saja datang kepadanya. 

"Saya baca sekilas dan bertanya dalam hati, siapa lagi ini? Gubernur atau Bupati mana lagi? Apa lagi ini kasusnya? Ternyata setelah dibaca, kadang persoalannya sangat sepele tapi ya tetap saja korupsi namanya. Saya sebenarnya jadi kasihan sama mereka, tak jarang saya mengenal mereka karena prestasinya. Tapi kenyataannya tetap saja korupsi dan atas nama pemberantasan hukum, saya harus tandatangani izin-nya meski hati saya sedih sekali,"  katanya.

Menurut Presiden, perang memberantas korupsi memang menjadi tugas berat pemerintahannya bersama Boediono. Kemdati berbagai regulasi dan aturan telah dikeluarkan untuk mempersempit ruang gerak para koruptor, tetap saja koruptr lebih lihai mencari kesempatan melakukan korupsi baru.

"Korupsi di wilayah perpajakan, misalnya masih saja terjadi. Korupsi pada pengelola anggaran dan pengadaan barang seperti mark up (menaikkan harga tidak sesuai ketentuan) juga masih terus terjadi. Juga masih ada suap menyuap dalam wilayah politik, ini sangat ironis," katanya.

Presiden mengaku, telah memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota serta wakilnya, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah pusat dan daerah untuk tetap menjaga integritas kerja masing-masing dan mencegah diri untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Janganlah sesekali melakukan tindak pidana korupsi. Karena kalau ada pejabat yang benar-benar terlibat korupsi, saya sebagai Presiden tidak akan bisa menolong. Saya juga sedih dan sangat merugi, kalau ada kepala daerah yang sudah dipilih oleh rakyat, terlibat kasus hukum dan tidak bisa memimpin daerahnya. Sebelum menyesal dikemudian hari, jangan lakukan korupsi sekecil apapun," katanya.