Soal Rencana Kenaikan Pajak Daerah di Batam

Batam, Batamtoday - Selain kalangan pekerja dan LSM yang menuding Wali Kota Batam Ahmad Dahlan sebagai seorang pengkhianat, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga menyebut orang nomor satu di Batam itu sebagai sosok yang tidak konsisten.

"Wali Kota Batam tidak konsisten untuk soal rencana kenaikan pajak-pajak daerah," kata Cahya, Ketua APINDO Provinsi Kepulauan Riau di kantor Arsikon, Selasa, 15 Maret 2011.

Cahya mengatakan APINDO sejak awal pengguliran rencana kenaikan pajak-pajak daerah telah menyatakan penolakan dengan alasan akan berpengaruh pada dunia usaha di Batam, yang imbasnya akan dirasakan bukan hanya oleh pengusaha namun juga pekerja dan masyarakat.

Bos Arsikon itu menilai seharusnya Ahmad Dahlan peka terhadap situasi ekonomi mengingat kondisi ekonomi Batam juga bergantung pada kondisi ekonomi internasional.

Dia mencontohkan kondisi ekonomi Timur Tengah yang saat ini tengah carut marut akibat krisis politik maupun bencana tsunami yang menerjang Jepang berdampak juga pada ekonomi Batam.

"Kita bisa lihat, industri manufaktur di Batam didominasi oleh industri elektronik yang 40 persen bahan bakunya didatangkan dari Jepang," terang Cahya.

Akibat tsunami yang terjadi di Jepang, pasokan komponen bahan baku dari Negeri Sakura itu sudah tentu terhambat dan berimbas pada terganggunya ekspor produk ke Jepang yang prosentasenya mencapai 60 persen.

Situasi ini tentunya tidak menguntungkan bagi para pelaku usaha, terlebih dengan adanya prediksi perekonomian di Jepang baru akan pulih pada akhir tahun 2011.

"Nah, hal itu masih ditambah dengan rencana pemerintah menaikkan pajak-pajak daerah. Tentunya hal ini akan semakin membuat pengusaha terpuruk dan imbasnya ke pekerja dan masyarakat," kata Cahya.

Sehingga, dirinya bisa memaklumi aksi yang digelar kalangan pekerja dan LSM untuk menolak kenaikan pajak-pajak daerah itu.

Enam bulan lalu, lanjut Cahya, Wali Kota Batam pernah menjanjikan untuk membatalkan rencana kenaikan pajak-pajak daerah itu serta mengatakan tidak ada kenaikan pajak dalam dua tahun ke depan.

Menurutnya langkah itu sangat tidak populer dan masih ada jalan lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tanpa harus menaikkan pajak.

"Coba buka izin untuk mendatangkan makanan impor, tentunya akan menambah pendapatan bagi pemerintah dan membuat suasana pasar di Batam semakin beragam," ujar dia.

APINDO, kata Cahya, akan tetap memperjuangkan batalnya rencana kenaikan pajak-pajak daerah itu dengan cara-cara yang elegan.

"Kalau Wali Kota Batam masih ngeyel, kita akan lawan rencana kenaikan pajak itu dan bila perlu melakukan judicial review," tegas Cahya.