Maaz Ismail Terima Perwakilan Pendemo

Batam, batamtoday - Joe Erison meminta pejabat dan anggota Dewan jangan membahas soal pajak sambil senyum-senyum, karena ini persolan nasib rakyat kecil.

Demikian dikatakan Joe Erison kepada batamtoday pada saat aksi ratusan buruh di depan kantor Walikota Batam Selasa 15 Maret 2011.

Niat ratusan massa yang menggelar aksi demo di kantor Walikota Batam sejak pukul 9.00 WIB itu untuk bertemu langsung Walikota Batam, Ahmad Dahlan tidak kesampaian  karena Walikota sedang tidak ada ditempat.  Akhirnya perwakilan pendemo diterima Maaz Ismail, Assisten III Pemko Batam di ruang kerjanya di lantai II.

"Walikota sedang tidak ada, tapi aspirasi kawan-kawan bisa disampaikan ke saya, nanti saya teruskan kepada beliau," kata Maaz kepada perwakilan pendemo, Selasa 15 Maret 2011.

Dalam kesempatan itu, meski tidak menuntut keberadaan Walikota Batam, namun massa pendemo menekankan tuntutannya agar segera dikabulkan.

Joe Erison, salah satu perwakilan pendemo menegaskan bahwa langkah yang diambil pihak pemko Batam dengan menaikan pajak tak ubahnya prilaku penjajah di zaman pra kemerdekaan.

Menurutnya, selama ini masyarakat memang selalu mempercayakan aspirasinya kepada lembaga legislatif namun kini masyarakat sudah tidak bisa percaya lagi kepada DPRD, sehingga rakyat  meminta kepada Walikota secara langsung.

"Soal pajak ini penting bagi masyarakat, jadi jangan dianggap sepele dan senyum-senyum saja. Masyarakat tidak butuh senyum pejabat," tukas Joe.

Usai pertemuan singkat itu, Joe kepada batamtoday menyatakan siap untuk memfasilitasi masyarakat untuk menggelar aksi demo yang lebih besar jika pemerintah tetap pada pendirianya.

Joe menambahkan, sistem pemerintahan di Batam masih belum bersih. Indikatornya, lanjut Joe yakni tidak adanya transparansi dari pemerintah terhadap rencana perubahan maupun penerbitan kebijakan kepada masyarakat. Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pun masih semrawut.

Tudingan itu katanya bukan tidak beralasan, sebab jika memang Pemko Batam khususnya Walikota sebagai kepala daerah berniat mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, maka sikap transparansi mestinya telah dapat ditunjukan Walikota dari berbagai kebijakanya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

"Pemerintah harus sadar, itu uang rakyat, jadi pemerintah jangan salah paham soal tuntutan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah," tukasnya ketus.

Sementara itu, Maaz mengaku tidak bisa berkomentar banyak soal keberadaan Walikota, namun dikatakannya aspirasi masyarakat tentu akan menjadi prioritas bagi pemerintah.

"Kebijakan pemerintah itu kan juga kebijakan masyarakat," katanya berlalu.