Batam, batamtoday - Sedikitnya tiga ratusan massa yang dikoordinasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar aksi demo di pelataran parkir Kantor Walikota Batam, Selasa 15 Maret 2011.

Massa yang mayoritas menggunakan seragam kerja dengan berbagai macam warna itu menuntut kepada Walikota Batam, Ahmad Dahlan, agar segera membatalkan rencana penyesuaian pajak dan retribusi daerah yang kini tengah digodok tim panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Batam.

Dalam aksi demo itu terdengar teriakan orator yang meminta agar Walikota tidak sewenang-wenang menaikan pajak tanpa mekanisme persetujuan masyarakat, yang dalam hal ini diwakili 45 anggota dewan di DPRD.

"Kami ingin pembahasan ranperda pajak dihentikan," kata orator dengan suara parau.

Supri Wijanarko dari SPSI kepada batamtoday disela-sela aksi demo mengatakan kenaikan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), retribusi pelayanan sampah dan lain-lain yang kini dibahas sama saja mencekik pekerja, sebab kenaikan pajak justru tidak berimbas pada kenaikan Upah Minimum Kota (UMK), sementara Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dipastikan mengalami peningkatan yang signifikan.

"Pemerintah hanya bisa menaikan pajak, tapi menaikan UMK tidak berani. Seperti apa perilaku pemerintah sekarang ini," tukas Supri.