Konflik Timur Tengah Mereda, IMF Ingatkan Risiko Fiskal

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mengingatkan pemerintah di berbagai negara untuk tetap berhati-hati dalam mengelola kebijakan fiskal, meski ketegangan di Timur Tengah mulai menunjukkan tanda mereda.

IMF menilai sejumlah kebijakan subsidi dan pengendalian harga energi yang diterapkan selama periode konflik berpotensi membebani anggaran negara jika tidak segera disesuaikan ketika situasi kembali normal.

Konflik yang berlangsung lebih dari tiga bulan itu dinilai telah mempersempit ruang fiskal dan mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam menghadapi guncangan ekonomi berikutnya.

Lembaga tersebut mencatat berbagai negara berupaya melindungi masyarakat dan dunia usaha dari dampak kenaikan harga.

Namun, evaluasi awal IMF menunjukkan banyak kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya tepat sasaran dan berisiko menimbulkan beban fiskal tinggi di tengah keterbatasan anggaran.

IMF juga menyoroti bahwa jika proses perdamaian menghasilkan normalisasi pasokan energi dan harga kembali ke tren historis, maka tantangan utama pemerintah adalah mengakhiri berbagai bentuk dukungan seperti subsidi secara bertahap.

Menurut IMF, hampir 900 kebijakan telah diterapkan di sekitar 170 negara sejak konflik dimulai, baik di negara maju maupun berkembang.

Sebagian besar kebijakan tersebut berbentuk intervensi fiskal untuk menahan lonjakan harga energi agar tidak langsung menekan rumah tangga dan pelaku usaha.

Di Indonesia, kebijakan serupa tercermin dari upaya menjaga harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar selama fase awal konflik.

Sementara itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax baru dilakukan sekitar 100 hari setelah perang berlangsung, dengan kenaikan mulai berlaku pada 10 Juni 2026.

---