Indonesia Bergabung dalam Kampanye Global 50-in-5, Percepat Infrastruktur Publik Digital yang Inklusif

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia resmi bergabung dalam Kampanye Global 50-in-5, sebuah inisiatif internasional yang bertujuan mempercepat pembangunan Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) yang aman, inklusif, interoperabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Keikutsertaan Indonesia dalam gerakan global tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan transformasi digital tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi dan aplikasi, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kampanye 50-in-5 mempertemukan berbagai pemerintah dan mitra internasional untuk memperkuat fondasi infrastruktur publik digital. Fondasi tersebut mencakup identitas digital, sistem pembayaran digital, pertukaran data dan layanan digital yang aman, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), hingga portal layanan pemerintah yang terintegrasi. Seluruh komponen tersebut dirancang guna menghadirkan layanan publik yang lebih mudah diakses, terhubung, dan responsif.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan transformasi digital harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar jumlah aplikasi yang dibangun pemerintah. "Di tengah berbagai transformasi digital yang berlangsung di dunia, pertanyaan penting yang harus terus diajukan adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari," ujar Rini saat menyampaikan sambutan pada OECD Global Symposium 2026 di Seoul, Korea Selatan, belum lama ini.

Menurut Rini, masyarakat tidak merasakan kehadiran pemerintah melalui istilah teknis maupun sistem digital yang kompleks. Kehadiran pemerintah dirasakan ketika layanan publik menjadi lebih mudah diakses, cepat, dan mampu menjawab kebutuhan warga pada saat yang tepat.

Ia menegaskan, bagi Indonesia, DPI bukan hanya sarana untuk menghubungkan berbagai sistem pemerintahan. Infrastruktur tersebut juga menjadi instrumen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat.

Sebagai negara kepulauan dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memandang DPI sebagai fondasi strategis untuk mengurangi kesenjangan layanan publik, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Saat ini, Indonesia terus mengembangkan ekosistem DPI melalui sejumlah program strategis. Beberapa di antaranya adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD), Sistem Penghubung Data dan Layanan Digital Pemerintah (SPDLDP), implementasi Satu Data Indonesia (SDI), pemanfaatan analitik data dan kecerdasan artifisial, sistem pembayaran digital interoperabel melalui QRIS, BI-FAST, dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), serta pengembangan portal layanan terpadu INAku.

Hingga 19 Mei 2026, jumlah pengguna IKD yang telah melakukan aktivasi mencapai 19,35 juta orang. Ke depan, pemerintah menargetkan perluasan penggunaan IKD hingga sekitar 50 juta pengguna melalui penguatan sistem digital onboarding berbasis pengenalan wajah (face recognition) dan liveness detection.

Penguatan tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses verifikasi identitas, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mendukung layanan digital yang lebih aman dan mudah diakses masyarakat.

Di bidang interoperabilitas layanan, hingga April 2026 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah telah mengintegrasikan 447 instansi. Sementara itu, QRIS mencatat lebih dari 10,33 miliar transaksi dengan dukungan lebih dari 58 juta pengguna dan 41 juta merchant di seluruh Indonesia, yang mayoritas merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Layanan pembayaran digital QRIS juga telah terhubung dengan sejumlah negara, antara lain Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Tiongkok, sehingga memperluas kemudahan transaksi lintas negara.

Indonesia juga telah mengimplementasikan proyek percontohan transformasi perlindungan sosial berbasis DPI di Kabupaten Banyuwangi. Melalui integrasi identitas digital, verifikasi biometrik, dan sistem pertukaran data yang aman, proses verifikasi penerima manfaat yang sebelumnya membutuhkan waktu 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan hanya dalam rentang satu menit hingga enam jam.

Pemerintah menilai keberhasilan transformasi digital tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, Indonesia terus memperkuat pendekatan Open Government dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta masyarakat luas.

Dalam mendukung pengembangan ekosistem DPI, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga internasional, termasuk World Bank, Asian Development Bank (ADB), United Nations Development Programme (UNDP), Gates Foundation, OECD, Co-Develop, Republik Korea, dan negara-negara ASEAN.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Indonesia tengah mempersiapkan penyelenggaraan Global DPI Summit 2027 yang akan digelar di Bali.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, mengatakan forum tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi global sekaligus sarana berbagi praktik terbaik dalam pembangunan DPI yang inklusif dan terpercaya.

Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam Kampanye Global 50-in-5 mencerminkan keyakinan bahwa masa depan pemerintahan digital tidak ditentukan oleh banyaknya aplikasi yang dibangun, melainkan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

"Pada akhirnya, DPI adalah tentang memastikan tidak ada warga yang terlalu jauh untuk dijangkau, terlalu kecil untuk didengar, atau terlalu tertinggal untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah," kata Cahyono.

Editor: Gokli

---