Pemerintah Perpanjang Kebijakan WFH, Siapkan Stimulus Transportasi dan Program Magang 2026

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus mengevaluasi kebijakan transformasi budaya kerja melalui penerapan Work From Home (WFH) guna menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung efisiensi aktivitas ekonomi nasional.

Hasil evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait evaluasi kebijakan transformasi budaya kerja dan penyiapan paket stimulus triwulan II serta semester II tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan WFH dinilai memberikan dampak positif sehingga diputuskan untuk diperpanjang selama dua bulan ke depan. "Tadi kita evaluasi terkait WFH dalam dua bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April hingga 9 persen. Jadi hasilnya cukup baik dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan dua bulan ke depan," ujar Airlangga.

Menurutnya, kebijakan lanjutan terkait WFH akan segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait, termasuk penerapannya pada sektor swasta.

Selain mengevaluasi WFH, pemerintah juga membahas prioritas dan refocusing anggaran sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan transformasi budaya kerja.

Dalam rapat tersebut, pemerintah turut menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk triwulan II dan semester II tahun 2026, mulai dari insentif perpajakan bagi penulis hingga diskon transportasi pada masa liburan sekolah dan Natal 2026 serta Tahun Baru 2027 (Nataru).

Airlangga menjelaskan, pemerintah memutuskan memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final Royalti sebesar 1,5 persen bagi para penulis. "Terkait dengan perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak. Untuk penulis diberikan PPh Final Royalti sebesar 1,5 persen," katanya.

Pemerintah juga menyiapkan diskon transportasi selama periode liburan sekolah dengan total anggaran sebesar Rp 190,5 miliar dan target penerima manfaat mencapai 3.074.899 orang.

Untuk moda transportasi kereta api, pemerintah memberikan potongan tarif sebesar 30 persen untuk perjalanan pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara itu, angkutan laut PT Pelni memperoleh diskon tarif dasar sebesar 30 persen untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.

Sedangkan layanan penyeberangan ASDP Indonesia Ferry mendapatkan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp161,4 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 2.874.581 orang.

Selain transportasi darat dan laut, pemerintah juga menyiapkan stimulus sektor penerbangan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Pada masa liburan sekolah 2026, anggaran stimulus penerbangan diperkirakan mencapai Rp 472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang. Sedangkan untuk periode Nataru, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 722 miliar dengan target penerima manfaat sekitar 3,7 juta penumpang.

Pemerintah juga memberikan tambahan diskon berupa potongan Airport Tax atau PJP2U sebesar 50 persen dan PJP4U sebesar 50 persen pada periode Nataru.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah akan melanjutkan Program Magang Nasional pada Juli 2026 dengan target peserta mencapai 150 ribu orang dan dukungan anggaran sebesar Rp 4,14 triliun.

Menurut Airlangga, hasil evaluasi menunjukkan program magang mendapat apresiasi positif dari peserta maupun perusahaan karena mampu membuka akses pengalaman kerja dan memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program vokasi nasional bagi 220 ribu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Program tersebut diproyeksikan menelan anggaran sebesar Rp 2,12 triliun guna meningkatkan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja nasional.

Editor: Gokli

---