Presiden Prabowo Bahas Antisipasi Krisis dengan Tokoh Ekonomi, Perkuat Stabilitas Ekonomi dan Kebijakan DHE

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah tekanan global yang masih dipengaruhi ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan perlambatan ekonomi dunia.

Presiden RI, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026), guna membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi serta penguatan kebijakan strategis pemerintah, termasuk implementasi devisa hasil ekspor (DHE).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus pembelajaran dari pengalaman krisis ekonomi global 2008. "Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008," ujar Airlangga usai pertemuan.

Menurut Airlangga, para tokoh ekonomi memberikan berbagai masukan terkait penanganan tekanan ekonomi global, mulai dari lonjakan harga minyak, inflasi, hingga gejolak nilai tukar Rupiah. Pengalaman tersebut dinilai penting untuk memperkuat strategi pemerintah menghadapi kondisi global saat ini.

Ia menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih kuat dibandingkan periode krisis sebelumnya. Pemerintah juga mengklaim tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih terkendali. "Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya," katanya.

Selain membahas stabilitas ekonomi, Presiden Prabowo juga meminta penguatan pengawasan regulasi sektor keuangan dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Pemerintah menilai penguatan modal perbankan menjadi langkah penting guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat pengelolaan devisa nasional sekaligus meningkatkan manfaat ekspor terhadap perekonomian domestik.

"Kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara," ujar Airlangga.

Pemerintah menyebut dunia usaha menyambut positif kebijakan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasinya. Aturan terkait DHE dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dengan masa evaluasi selama tiga bulan pertama.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan akuntabel, pemerintah juga menyiapkan sistem pengawasan terintegrasi yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PT Danantara Sumberdaya Indonesia, serta sistem monitoring otomatis.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga ketahanan ekonomi nasional melalui penguatan fundamental ekonomi, tata kelola sektor keuangan yang prudent, serta optimalisasi pengelolaan devisa dan ekspor nasional.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah tokoh ekonomi nasional, di antaranya mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, serta mantan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.

Editor: Gokli

---