TANJUNGUBAN, batamtoday - Wakil Bupati Bintan Khazalik mengatakannaiknya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan 2013 sebesar Rp 1.900.000 tidak ada hubungannya dengan pendapatan para tenaga honorer yang ada di Bintan.

"Pendapatan karyawan swasta dan tenaga honorer, jelas tidak hubungannya, karena untuk honorer itu urusan pemerintah,"  kata Khazalik di Kantor Camat Serikuala Lobam (SKL) Bintan, Rabu (19/12/2012). 

Masalah kesejahteraan honorer katanya, memang akan tetap dipikirkan namun terbentur masalah anggaran apalagi APBD sudah hampir disetujui oleh DPRD. "Kemungkinan ada peningkatan pendapatan tahun kedepannya," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Iskandar selaku Wakil Ketua FKUI SBSI Bintan mengatakan korelasi antara pekerja swasta dan honorer tetap ada terutama masalah kesejehteraan, karena dasar dari kesejahteraan yang paling utama adalah masalah pendapatannya.

Jika pendapatan honorer dan pekerja swasta terlalu timpang jelas hal tersebut menjadi preseden buruk bagi pemerintah itu sendiri karena kebijakan mempekerjakan honorer ada di tangan pemerintah terutama kepala daerah.

Tidak hanya itu belum lagi berbicara msalah fasilitas kesehatan bagi para honorer, bukan hal yang aneh pula kalau di Bintan para honorer tidak memiliki asuransi kesehatan. "Artinya dengan pendapatan di bawah 1 juta termasuk didalamnya untuk biaya kesehatan dan lainnya," ujarnya.

Selanjutnya kata Iskandar kalau bicara terbatasnya anggaran, jelas yang memiliki kebijakan masalah penerimaan tenaga honorer. Bisa dibayangkan juga kalau jumlah tenaga honorer di Bintan jumlahnya sudah sangat berlebihan, bahkan hampir menyamai jumlah PNS.

"Harusnya kalau memang tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada tenaga honorer, pemerintah selayaknya tidak terlalu gampang menerima tenaga honorer dan apa bila perlu yang ada harus dikurangi, agar pendapatan mereka bisa lebih manusiawi," tegasnya.

Apalagi tambahnya, mendengar untuk tahun 2013, kemungkinan pendapatan honorer tidak ada kenaikan, karena sistem penganggarnanya melalui APBD yang notabenenya pada saat ini, Ranperda APBD Bintan tinggal menunggu evaluasi dari Gubernur Kepri untuk diputuskan oleh DPRD Bintan.