Manipulasi Tiket untuk Laporan SPPD Fiktif

TANJUNGPINANG, batamtoday - Empat staf Sekretariat DPRD Tanjungpinang diperiksa penyidik Satuan Reskrim Polres Tanjungpinang karena diduga terlibat dalam penggunaan tiket palsu untuk melengkapi laporan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif para anggota dewan.

Keempat staf Sekretariat DPRD Tanjungpinang yang diperiksa itu, masing-masing berinisial An, Sl, Id dan Ag. Keempatnya diketahui merupakan sekretaris komisi, PPTK dan bendahara Sekretariat DPRD Tanjungpinang.

Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang AKP Mariyon, membenarkan adanya pemeriksaan ke empat staf Sekwan yang diduga berperan aktif menyuruh, memalsukan dan menggunakan tiket serta boarding pass palsu dalam laporan keuangan tersebut.

"Ada yang sudah dipanggil tetapi masih sebagai saksi, dan sampai saat ini kita masih lakukan penyelidikan," kata Mariyon, Rabu (19/12/2012).

Pemeriksaan terhadap empat staf Sekretariat DPRD itu sudah dilakukan sejak satu minggu lalu, dan penyelidikan ini merupakan pengembangan dugaan pemalsuan tiket pesawat Sriwijaya dan Lion Air, yang dilakukan dua pelaku sebelumnya, namun saat ini keduanya melarikan diri.

"Pemeriksaan ini kita lakukan, atas penemuaan dugaan pemalsuaan tiket yang dilakukan dua pemuda pemilik travel biro yang beberapa waktu lalu kita grebek di Kampung Baru, Tanjungpinang," kata Mariyon.

Sejumlah Anggota DPRD Tanjungpinang Diduga Juga Terlibat Pemalsuan Tiket untuk SPPD Fiktif

Sementara itu, berdasarkan informasi dan data yang diperoleh batamtoday, selain staf Sekretariat DPRD, penggunaan tiket penerbangan palsu sebagai bukti pelaporan SPPD ini juga kerap digunakan sejumlah anggota DPRD Tanjungpinang.

Modusnya, dengan seolah-olah berangkat agar mendapat dana perjalanan SPPD dalam studi banding maupun kunjungan kerja ke luar daerah dari Bendahara Sekretaris Dewan, Namun dalam kenyataannya, anggota dewan pemalas tersebut tidak pernah berangkat.

"Banyak yang ambil uangnya tapi cuma kongkow dan menginap di Batam, bahkan ada yang tidak berangkat sama sekali," kata salah seorang sumber di Sekretariat DPRD Tanjungpinang yang namanya enggan disebutkan.

Praktek manipulasi tiket untuk laporan SPPD fiktif ini, sendiri telah berlangsung subur dan lama di kalangan anggota kota Tanjungpinang. Hingga tidak jarang, dana ludes tetapi hasil maupun laporan hasil studi banding serta kunjungan kerja yang dilaksanakan tidak ada sama sekali.