KKP Dorong Ocean Accounting, Perkuat Tata Kelola Ruang Laut Berbasis Data dan Partisipasi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong transformasi tata kelola ruang laut berbasis ocean accounting atau neraca sumber daya laut. Pendekatan ini dinilai mampu mengukur nilai ekonomi, sosial, dan ekologi laut secara komprehensif sekaligus memperkuat basis data dalam perencanaan kebijakan.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, mengatakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan ruang laut adalah memastikan proses perencanaan tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga mencerminkan kondisi lapangan serta pengetahuan masyarakat.

"Tantangan lainnya adalah bagaimana hasil pemetaan tidak berhenti sebagai data komunitas, tetapi dapat terintegrasi ke dalam sistem perencanaan formal, diakui dalam kebijakan, dan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan nasional," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Hal tersebut mengemuka dalam Lokakarya Nasional Integrasi Pemetaan Partisipatif dan Ocean Accounting yang digelar di Jakarta. Dalam forum itu, KKP menekankan pentingnya sinkronisasi metodologi, standar, serta mekanisme integrasi data ke dalam sistem tata ruang laut nasional.

Kartika menjelaskan, perencanaan ruang laut (marine spatial planning) kini tidak lagi sekadar instrumen pengaturan wilayah, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan meminimalkan konflik pemanfaatan ruang serta memperkuat ketahanan ekosistem pesisir dan laut, termasuk dalam mendukung mitigasi perubahan iklim seperti pengelolaan karbon biru.

Pakar ekonomi kelautan dari IPB University, Akhmad Fauzi, menilai integrasi antara ocean accounting dan partisipasi masyarakat akan memperkuat perencanaan ruang laut berbasis data. "Pendekatan ini menghadirkan metrik terukur mengenai kondisi dan pemanfaatan sumber daya laut sebagai dasar kebijakan. Namun, data saja tidak cukup, partisipasi masyarakat menjadi kunci," ujarnya.

Ia menambahkan, melalui pemetaan partisipatif, masyarakat dapat memberikan informasi lokal yang kontekstual, sekaligus memvalidasi data dan memperkaya perspektif dalam perencanaan.

Sementara itu, perwakilan Blue Ventures Indonesia, Miftahul Khausar, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam memperkuat tata kelola laut. "Banyak potensi kolaborasi yang bisa dikembangkan, baik di tingkat lokal maupun nasional, termasuk sinkronisasi data aktivitas masyarakat pesisir agar tata kelola laut lebih inklusif dan meminimalkan konflik," katanya.

Sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam penataan ruang laut berbasis ekonomi biru. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Editor: Gokli

---