Soroti DAMRI Tak Kebagian PMN, PUKIS Kritik Lemahnya Komitmen Negara

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) mengkritik lemahnya komitmen pemerintah dalam menghadirkan transportasi publik yang aman dan merata. Sorotan ini muncul setelah Perum DAMRI kembali tidak memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN).

Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menilai kondisi tersebut menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap penguatan transportasi umum. "Ini membuktikan negara belum serius mewujudkan sistem transportasi publik yang adil dan merata di seluruh Indonesia," ujar Gibran dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI, Direktur Utama DAMRI Setia N. Milatia Moemin mengungkapkan bahwa pihaknya telah tiga kali mengajukan PMN, namun selalu ditolak oleh Kementerian Keuangan. Penolakan berulang itu membuat DAMRI memilih tidak lagi mengajukan usulan serupa.

PUKIS menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu keberlanjutan bisnis DAMRI, sekaligus menunjukkan kurangnya pemahaman pemerintah terhadap kebutuhan riil di lapangan. Menurut Gibran, peran DAMRI sangat vital, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

"DAMRI kerap menjadi simbol kehadiran negara di wilayah-wilayah terpencil yang sangat membutuhkan layanan transportasi," katanya.

Minimnya dukungan pemerintah juga berdampak pada tertundanya peremajaan armada. Padahal, armada merupakan tulang punggung pelayanan, khususnya untuk angkutan perintis di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) yang sebagian besar sudah tidak lagi optimal.

PUKIS menyoroti, di banyak wilayah 3TP, DAMRI menjadi satu-satunya operator transportasi karena minimnya minat pelaku usaha swasta akibat faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur. Tanpa dukungan negara, konektivitas di wilayah tersebut dikhawatirkan akan terganggu.

"Pengabaian terhadap wilayah 3TP bertentangan dengan semangat pembangunan Indonesia-sentris," tegas Gibran.

Dari sisi bisnis, PUKIS menilai DAMRI masih bisa bertahan tanpa PMN, namun dalam jangka panjang akan menghadapi tekanan, terutama untuk melakukan modernisasi layanan dan bersaing dengan perusahaan otobus swasta.

Karena itu, PUKIS mendesak pemerintah dan DPR memberikan dukungan yang setara seperti kepada BUMN transportasi lainnya. Selain menjalankan fungsi bisnis, DAMRI juga mengemban peran sosial.

PUKIS juga mengusulkan perubahan skema pengadaan angkutan perintis. Selama ini, lelang trayek kerap hanya diikuti satu peserta, yakni DAMRI. Untuk itu, PUKIS mendorong penerapan skema penugasan langsung melalui Public Service Obligation (PSO), seperti yang diterapkan pada sektor perkeretaapian.

Skema tersebut dinilai dapat memberikan kepastian pendanaan melalui APBN, sehingga kinerja perusahaan lebih stabil dan memungkinkan perencanaan jangka panjang, termasuk pengembangan rute dan pengadaan armada baru.

Di sisi lain, PUKIS juga meminta manajemen DAMRI terus memperkuat tata kelola dan mengoptimalkan berbagai lini usaha, mulai dari angkutan kota, antarkota, lintas batas negara, bandara, pariwisata, logistik, hingga angkutan perintis.

"Selama ini angkutan bandara masih menjadi penyumbang utama pendapatan, padahal segmen lain memiliki potensi besar untuk dikembangkan," tambah Gibran.

Sebagai BUMN transportasi darat dengan jaringan luas di hampir seluruh wilayah Indonesia, DAMRI dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan akses transportasi sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

"Penguatan DAMRI penting untuk mewujudkan keadilan dalam akses transportasi, sejalan dengan visi Asta Cita yang diusung pemerintah," pungkasnya.

Editor: Gokli

---