Survei TBRC, 84,6 Persen Masyarakat Indonesia Puas Kinerja Presiden Prabowo

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Lembaga Timur Barat Research Center (TBRC) merilis hasil survei nasional terkait evaluasi publik atas kinerja satu tahun enam bulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, sebanyak 84,6 persen masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Direktur Eksekutif TBRC, Johanes Romeo, menjelaskan tingkat kepuasan tersebut terdiri dari 37,7 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 46,9 persen puas. Sementara itu, 6,8 persen menyatakan sangat tidak puas, 5,5 persen tidak puas, dan 3,1 persen tidak memberikan jawaban.

Menurut Johanes, tingginya tingkat kepuasan publik dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. "Sebanyak 81,1 persen responden puas terhadap upaya pemberantasan korupsi yang ditunjukkan melalui kinerja Kejaksaan Agung dan KPK," ujarnya, dalam keterangan pers, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi di tengah gejolak harga energi global turut mendapat apresiasi. Sebanyak 82,6 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan tersebut.

Kinerja aparat penegak hukum juga menjadi faktor penopang. Sebanyak 79,7 persen responden menilai kinerja Polri semakin profesional dan melayani masyarakat. Di sisi lain, program kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial dan Sekolah Rakyat juga mendapat penilaian positif dengan tingkat kepuasan mencapai 80,3 persen.

Dalam aspek penegakan hak asasi manusia (HAM), sebanyak 77,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Namun demikian, survei juga mencatat sejumlah catatan penting. Tingkat kepuasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di angka 63,4 persen, sementara program Koperasi Merah Putih hanya memperoleh 58,7 persen kepuasan.

Pada sektor ekonomi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap dampak kebijakan pemerintah terhadap ekonomi rumah tangga tercatat 60,6 persen. Adapun terkait harga kebutuhan pokok, hanya 48,7 persen responden yang menyatakan puas, sedangkan 49,2 persen menyatakan tidak puas.

Kondisi tersebut tercermin dari persepsi responden terhadap ekonomi keluarga. Sebanyak 57,6 persen menyatakan pendapatan rumah tangga menurun, 34,1 persen menyebut stagnan tanpa kemampuan menabung, dan hanya 2,1 persen yang mengaku mengalami peningkatan pendapatan.

Johanes menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, dukungan kepada petani, nelayan, dan buruh, serta memperluas lapangan kerja," katanya.

Ia menambahkan, strategi tersebut penting untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan UMKM, serta menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah dan bawah.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.810 responden berusia di atas 17 tahun yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode acak bertingkat dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,25 persen.

Editor: Gokli

---