Hilirisasi Industri Jadi Kunci, Airlangga: Ekonomi RI Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi industri sebagai strategi utama transformasi ekonomi nasional guna meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri di tengah ketidakpastian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz. "Ketegangan geopolitik perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi," ujarnya dalam keynote speech pada Focus Group Discussion (FGD) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jumat (17/4/2026).

Meski dihadapkan pada tantangan global, Airlangga menyebut perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11 persen pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,3 persen pada 2026, dengan inflasi yang terkendali serta tingkat kepercayaan konsumen yang tetap optimistis. Selain itu, surplus neraca perdagangan terus berlanjut, mencerminkan fundamental eksternal yang solid.

Menurutnya, ketahanan ekonomi nasional ditopang oleh kuatnya permintaan domestik yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta struktur pembiayaan yang sehat dengan rasio utang luar negeri yang relatif rendah. Sektor perbankan juga dinilai tetap solid, didukung likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat.

Pemerintah, lanjut Airlangga, terus memperkuat bauran kebijakan untuk meredam risiko global. Dari sisi fiskal, penguatan APBN dilakukan melalui optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, serta refocusing anggaran ke sektor produktif. Sementara itu, dari sisi moneter, koordinasi erat dengan Bank Indonesia dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi pasar dan penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mempercepat penyaluran stimulus fiskal seperti bantuan pangan dan program perlindungan sosial. Di sektor energi, penguatan dilakukan melalui implementasi program biodiesel B50 dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna menjaga ketahanan energi nasional.

Selain itu, pemerintah juga memperluas kerja sama internasional sebagai bagian dari strategi diversifikasi risiko dan perluasan akses pasar. Sejumlah perjanjian perdagangan seperti Indonesia–EU CEPA dan Indonesia–Canada CEPA, serta kerja sama dengan kawasan Eurasia, dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Penguatan kerja sama bilateral juga dilakukan, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Kerja sama tersebut mencakup sektor energi, industri, hingga stabilitas ekonomi, termasuk pengamanan pasokan minyak mentah dan LPG melalui skema pemerintah dan bisnis (G2G dan B2B), serta penjajakan pengembangan energi nuklir dan mineral.

"Kolaborasi internasional, termasuk partisipasi dalam forum seperti AZEC, menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi dan mendorong transisi menuju energi bersih," kata Airlangga.

Dalam forum tersebut turut hadir sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Denny Abdi, serta perwakilan akademisi dan anggota ISEI.

Editor: Gokli

---