ANAMBAS, batamtoday - Akibat terjadinya kelangkaan minyak dan harga pangkalan mengalami kenaikan, puluhan warga Kecamatan Palmatak mendatangi Kantor Bupati Anambas, Senin (17/12/2012).

Mereka menuntut, agar pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin dan solar dikembalikan seperti biasanya yakni dari agen kepada masyarakat bukan dari pangkalan, karena, pihak pangkalan menjual BBM dengan harga yang tinggi.

"Kami hanya meminta kepada Pemerintah Daerah agar, pendistribusian BBM dikembalikan seperti biasanya. Sebab, kami meresa dirugikan kalau kami membeli dari pangkalan harganya naik Rp 500 per liter," kata warga saat tiba di halaman Kantor Bupati Anambas.

Warga yang datang disambut oleh Asisten II Pemkab Anambas, Andi Agrial, Plt Asisten I, Akhir Zaman, Kabag Ekonomi, Eka Sapurta, Kepala Bakesbangpol Anambas, Baharuddin Thalib serta Kapolsek Siantan AKP Dedy Suryaman untuk berdialog di aula Kantor Bupati Anambas.

Pada kesempatan itu, Asisten II Pemkab Anambas meminta kepada warga untuk menyampaikan keluhan yang mereka hadapi secara tertib. "Saya persilahkan kepada bapak-bapak untuk menyampaikan niatnya," kata Asisten II Pemkab Anambas, Andi Agrial selaku pemimpin rapat.

Salah satu perwakilan massa, Pardan meminta kepada Pemerintah Daerah agar menindak tegas pangkalan yang ada di Kecamatan Palmatak saat ini. Sebab harga BBM jenis Solar dipangkalan tersebut, harganya naik sebesar Rp 500 per liter. Padahal, sebelumnya harga solar sebesar Rp 4.500 per liter.

"Saat ini harga solar yang dijual oleh pangkalan tersebut Rp 5 ribu per liter atau naik sebesar Rp 500. Kami sebagai warga merasa dirugikan sebab, dengan kenaikan harga BBM ini juga berimbas pada harga barang," kata Pardan.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Kahar, warga lainnya. Ia mengatakan, dengan beralihnya penyaluran BBM ini dinilai merugikan masyarakat. Sebab, setiap warga yang ingin membeli BBM terlebih dahulu harus  meminta rekomendasi dari aparat desa. Selain itu, takaran minyak dari pihak pangkalan juga dinilai janggal atau tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya.

"Saat ini tidak hanya masyarakat yang menjerit dengan kelangkaan BBM. Nelayan dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Anambas juga sudah mengeluh karena BMM sudah tidak ada lagi dijual di tingkat pengecer. Untuk itu kami berharap, Pemerintah Daerah terutama Bagian Ekonomi dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat," ujarKahar.

Warga lainnya, Salahuddin sangat menyayangkan kepada Pemkab Anambas yang terlalu mudah mengeluarkan izin operasional pangkalan. Padahal selama ini, di kecamatan mereka tidak pernah terjadi kelangkaan minyak sebelum ada pangkalan minyak beroprasi.

"Sejak dahulu kami belum pernah krisis BBM. Namun saat ini, setelah penyaluran dikelola oleh pangkalan, minyak selalu menguap, kadang ada, kadang tidak. Kami minta kepada pemerintah agar mengembalikan penyaluran BBM di daerah kami kepada agen seperti sedia kala," tutur Salahuddin.
 
Setelah mendengar beberapa keluhan warga, Pemerintah Daerah akhirnya setuju pendistribusian BBM di Kecamatan Palmatak kembali pada agen bukan di pihak pangkalan lagi. Namun, Pemerintah Daerah meminta kepada warga untuk dapat bersama-sama mengawasi BBM tersebut. Sehingga penyaluran BBM tepat sasaran dan terkontrol dengan baik.

"Karena tuntutan warga sama, kita menyetujui keinginan mereka dengan beberapa catatan. Hal ini akan kita terapkan pada, Rabu (19/12/2012) mendatang," ungkap Andi.

Usai mendapatkan pernyataan tersebut, massa yang merasa puas akhirnya membubarkan diri dengan tertib.