Indonesia Dorong Reformasi WTO dan Kepentingan Nasional di KTM ke-14 Yaounde

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus mendorong reformasi sistem perdagangan global dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 World Trade Organization yang akan berlangsung pada 26-29 Maret 2026 di Yaounde, Kamerun.

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyatakan bahwa reformasi WTO penting untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral tanpa mengabaikan prinsip dasar organisasi, khususnya bagi negara berkembang.

"Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong pemulihan sistem penyelesaian sengketa demi kepastian hukum bagi seluruh anggota," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Indonesia akan membawa sejumlah agenda strategis, di antaranya isu subsidi perikanan, pertanian, perdagangan digital, penguatan kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC). Seluruh agenda tersebut telah dikoordinasikan lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan.

Indonesia juga menekankan pentingnya keberlanjutan negosiasi tambahan dalam Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) serta pembahasan sektor pertanian, khususnya terkait ketahanan pangan dan kebijakan cadangan pangan pemerintah. Menurut Budi, tantangan global seperti perubahan iklim menuntut adanya aturan yang adil bagi negara berkembang dalam menjaga stabilitas pangan.

"Indonesia terus memperjuangkan dukungan bagi petani dan nelayan kecil agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan," tegasnya.

Pada sektor perdagangan digital, Indonesia mendorong pembahasan komprehensif terkait masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik (Customs Duties on Electronic Transmission/CDET) serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO. Pemerintah menilai kebijakan global di bidang ini harus mempertimbangkan kesenjangan digital dan kebutuhan pembangunan negara berkembang.

"Setiap keputusan terkait e-commerce perlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang," kata Budi.

Delegasi Indonesia dalam KTM ke-14 WTO akan dipimpin oleh Johni Martha. Selain menghadiri sidang utama, delegasi juga dijadwalkan mengikuti pertemuan tingkat menteri, koordinasi kelompok negara berkembang, serta pertemuan bilateral guna memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.

Melalui partisipasi aktif ini, Indonesia berharap dapat memastikan sistem perdagangan global tetap inklusif, adil, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi dunia.

Editor: Gokli

---