Tekan Konsumsi BBM, Pemerintah Kaji WFH 1 Hari per Pekan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja sebagai langkah menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar transportasi, di tengah tekanan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi energi yang sedang disiapkan pemerintah usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

"Ada penghematan dari segi mobilitas. Penggunaan bensin bisa ditekan cukup signifikan, sekitar seperlima dari konsumsi biasa," ujar Airlangga.

Menurutnya, skema WFH satu hari dalam sepekan berpotensi mengurangi pergerakan harian masyarakat, sehingga berdampak langsung pada penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah saat ini masih mematangkan aspek teknis sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Airlangga menegaskan, penerapan kebijakan tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.

Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga stabilitas fiskal dengan mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen melalui efisiensi lintas kementerian dan lembaga. "Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen sesuai arahan Sidang Kabinet Paripurna. Efisiensi dilakukan di berbagai K/L sehingga defisit 3 persen bisa dijaga," katanya.

Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kenaikan harga energi dan komoditas, antara lain melalui peningkatan produksi batu bara lewat penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta kajian kebijakan pajak ekspor untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Di sektor energi, percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) juga terus didorong. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai bagian dari upaya efisiensi energi.

Rencana penerapan kebijakan WFH dijadwalkan mulai setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor eksternal sebelum menetapkan waktu pelaksanaan secara pasti.

"Nanti kita lihat situasinya, baik harga minyak maupun kondisi geopolitik. Kita akan mengikuti perkembangan yang ada," ujar Airlangga.

Kebijakan ini mencerminkan langkah adaptif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong efisiensi energi di tengah dinamika global.

Editor: Gokli

---