Pemerintah Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Siapkan Strategi Hadapi Kenaikan Harga Energi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah tekanan global, termasuk lonjakan harga energi dan komoditas. Upaya tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Airlangga menyatakan pemerintah berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas 3 persen melalui langkah efisiensi lintas kementerian dan lembaga.

"Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen sesuai arahan Sidang Kabinet Paripurna. Efisiensi dilakukan di berbagai K/L sehingga defisit 3 persen bisa dijaga," ujar Airlangga.

Selain pengendalian fiskal, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas. Salah satunya melalui peningkatan produksi batu bara dengan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara guna mengoptimalkan penerimaan negara seiring tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini ditempuh sebagai strategi efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan percepatan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini dinilai dapat menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar transportasi.

"Ada penghematan dari segi mobilitas. Penggunaan bensin bisa ditekan cukup signifikan, sekitar seperlima dari konsumsi biasa," ungkapnya.

Saat ini, pemerintah masih mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Rencana penerapan WFH tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.

Implementasi kebijakan ini direncanakan mulai berlaku setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun, waktu pasti pelaksanaannya masih menunggu perkembangan kondisi global. "Nanti kita lihat situasinya, baik harga minyak maupun kondisi geopolitik. Kita akan mengikuti perkembangan yang ada," kata Airlangga.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan respons adaptif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus memperkuat kemandirian energi di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Editor: Gokli

---