Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

BOBIBOS Siap Jadi Alternatif BBM yang Kian Mahal di Tengah Gejolak Timteng
Oleh : Irawan
Rabu | 11-03-2026 | 14:28 WIB
Bobibos_Mulyadi_b.jpg Honda-Batam
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Mulyadi (kanan) bersama dengan tokoh Jonggol Beben Suhendar (kiri) (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Mulyadi angkat bicara mengenai peluang BOBIBOS, bahan bakar alternatif sebagai sumber energi baru yang bisa menggantikan bahan bakar minyak (BBM) di saat gejolak Timur Tengah (Timteng) di Selat Hormuz, Iran menunjukkan ekskalasinya.

Di saat harga minyak dunia sudah menembus level US$100 per barel, BOBIBOS (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos), sebuah inovasi energi baru yang lahir dari tangan anak muda Indonesia bisa menjadi pilihan masyarakat.

BOBIBOS yang dilucurkan pada Minggu (2/11/2026) di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, dijual seharga Rp 4 ribu per liter.

BOBIBOS diklaim setara BBM RON 98 (Pertamax Turbo) yang dijual seharga Rp 13.100 -Rp13.250 per liter pada 10 Maret 2026.

BOBIBOS lahir melalui riset panjang selama satu dekade, M. Ikhlas Thamrin bersama timnya, merupakan bahan bakar alternatif dari Jerami yang ramah lingkungan dan diklaim mampu mengurangi emisi hingga mendekati nol

Sebagai Pembina BOBIBOS, Mulyadi menyampaikan pada prinsipnya Bobibos siap menjadi BBM alternatif bagi masyarakat RI. Tapi kesiapan itu masih terganjal restu dari pemerintah, melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kami siap, yang kami butuhkan itu regulasi, investasi dan proteksi (RIP) karena ini alternatif, bukan pengganti, tidak mengganggu bisnis bahan bakar lainnya," kata Mulyadi di Jakarta, dikutip Rabu (11/3/2026).

Mulyadi menekankan pentingnya perlindungan bagi perkembangan BOBIBOS di Tanah Air. Tanpa hal itu, Mulyadi khawatir BOBIBOS sulit berkembang di dalam negeri.

"Kalau tidak ada proteksi jadi RIP (mati) beneran (bisnis BOBIBOS ini)," ujar Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra itu.

Mulyadi memastikan BOBIBOS siap mengembangkan diri untuk menebar manfaat bagi masyarakat setelah mendapatkan restu pemerintah.

Adapun untuk sekarang ini, BOBIBOS yang merupakan bahan bakar berasal dari jerami belum mendapat tempat.

Baru bahan bakar dari bahan baku sawit, tebu dan aren yang diberi ruang dan kesempatan.

"Karena mandatory transisi energi hanya untuk bahan baku sawit, tebu dan aren, jerami belum diberi ruang dan kesempatan," ujar Mulyadi.

Mulyadi juga mengingatkan potensi pengembangan jerami sebagai bahan bakar terbilang besar di Indonesia. Ini mengingat besarnya jumlah sawah dan mudahnya mendapatkan jerami.

"Jumlah sawah kita dari info Badan Pusat Statistik sekitar 11 juta hektar, jadi tanpa membuka lahan baru dan meningkatkan kesejahteraan petani juga. Bayangkan 1 hektar jerami bisa menghasilkan 2000 liter, misal ambil 5 juta hektar saja sudah 10 miliar liter," ujar Mulyadi.

Apabila BOBIBOS resmi digunakan di Indonesia, Mulyadi memaparkan ada enam manfaatnya. Pertama, masyarakat terbantu karena mendapat bahan bakar murah dan berkualitas.

Kedua, petani meningkat pendapatannya. Ketiga, anggran negara lebih hemat karena mengurangi ketergantungan impor minyak mentah.

Keempat, alam lebih bersih karena sumber nabati hampir zero emisi. Kelima, Indonesia menjadi negara yang mandiri secara energi.

"Terakhir, BOBIBOS bisa menambah lapangan kerja. Jadi ada enam manfaatnya ya," ujar Mulyadi.

Mulyadi menegaskan, akibat belum mendapat dukungan maksimal pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia, BOBIBOS memilih pasar ke negara lain.

Padahal BOBIBOS telah melalui tahap uji sertifikasi dari lembaga resmi di bawah Kementerian ESDM, dan siap dikembangkan lebih luas melalui kerja sama lintas sektor.

Saat ini, BOBIBOS sudah mendapat restu penggunaannya dari pemerintah Timor Leste, dimana negara yang dahulu merupakan bagian wilayah NKRI, sebelum akhirnya berpisah dari Indonesia pasca hasil referendum pada tahun1999.

"Sedang persiapan Launching di Timor Leste, kami menunggu jadwal perdana Menteri dan Presiden, karena beliau-beliau akan meresmikan," pungkas Mulyadi.

Editor: Surya