Kado Bulan K3 di 2026, Menaker Gratiskan Pembinaan Ahli K3 Umum untuk 4.025 Peserta

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan "kado" pada peringatan Bulan K3 Nasional 2026 dengan menggratiskan pembinaan bagi 4.025 peserta Program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum. Program tersebut resmi dibuka pada Rabu (25/2/2026) di Ruang Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta.

Yassierli menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola pembinaan dan sertifikasi K3 agar lebih transparan serta dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. "Penguatan K3 pada akhirnya kembali ke hal paling mendasar, yaitu pekerja bisa bekerja dengan aman dan perusahaan mampu melindungi seluruh orang di tempat kerja secara bertanggung jawab," ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya Kemnaker menerima masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perlunya transparansi biaya pembinaan Ahli K3 Umum. Saat itu, biaya pembinaan bervariasi antara Rp 6 juta hingga Rp 8 juta atau lebih, tergantung fasilitas yang diberikan oleh masing-masing penyelenggara.

"Karena itu, pada Bulan K3 Nasional tahun ini Kemnaker mengambil inisiatif mengelola pembinaan secara lebih terkoordinasi bersama mitra K3, termasuk Asosiasi Lembaga Pelatihan K3 Indonesia dan Perusahaan Jasa K3, sekaligus menggratiskan biaya pembinaan," kata Yassierli.

Dalam skema baru ini, peserta hanya membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 420 ribu untuk pengujian sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pembinaan diberikan tanpa pungutan biaya.

Meski pembinaan dilaksanakan secara daring, Menaker menegaskan bahwa ujian sertifikasi tetap digelar secara luring guna menjaga kualitas dan kredibilitas hasil sertifikasi. "Keilmuan K3 tidak selesai hanya dalam 12 hari. Perlu pendalaman berkelanjutan seiring semakin kompleksnya tempat kerja dan semakin beragamnya risiko," ujarnya.

Yassierli mencontohkan pengalamannya saat meninjau perusahaan galangan kapal di Batam yang sempat menjadi sorotan akibat kecelakaan kerja fatal. Ia menilai, pengelolaan K3 di lingkungan kerja berisiko tinggi dengan beragam kontraktor dan jenis pekerjaan bukan perkara sederhana.

"Bagaimana memastikan semua pekerja sudah sesuai SOP? Tidak bisa hanya berasumsi dari kantor. Di lapangan bisa saja SOP tidak tersedia atau peralatan yang seharusnya digunakan justru tidak ada, sehingga muncul improvisasi yang berisiko," katanya.

Menurutnya, kompleksitas tersebut kerap menjadi pemicu kecelakaan kerja. Ia menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh atas keselamatan pekerja.

"Saya ingin pekerja berangkat dari rumah untuk mencari nafkah dan kembali dalam keadaan selamat. Itu tanggung jawab perusahaan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ismail Pakaya, melaporkan jumlah pendaftar program mencapai 4.581 orang. Dari jumlah tersebut, 4.025 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi.

"Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam dua batch, yakni 2.010 peserta pada tahap pertama Februari hingga Maret 2026 dan 2.015 peserta pada tahap kedua April hingga Mei 2026," ujar Ismail.

Melalui kebijakan ini, Kemnaker berharap semakin banyak tenaga kerja yang memiliki kompetensi K3 sehingga budaya keselamatan kerja dapat terbangun secara berkelanjutan di berbagai sektor industri.

Editor: Gokli

---