Program Transformasi Daerah Terpadu, 1.110 Desa Terima Anggaran hingga Rp 400 Juta Lebih

BATAMTODAY.COM, Batam - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat pembangunan desa, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), melalui pelaksanaan program transformasi daerah terpadu yang menyasar 1.110 desa di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Hotel Aston Pelita, Batam, Selasa (20/1/2026). Rakernas tersebut dihadiri sekitar 160 bupati dari berbagai kabupaten di Indonesia.

Yandri menjelaskan, melalui program transformasi daerah terpadu, setiap desa memperoleh dukungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi wilayahnya. Besaran anggaran bervariasi, mulai dari Rp 300 juta, Rp 400 juta, hingga lebih besar, bergantung pada karakteristik dan peluang pengembangan masing-masing desa.

"Program ini sudah melahirkan desa-desa yang mampu bertransformasi menjadi desa ekspor. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, ada desa yang telah melakukan ekspor perdana kopi ke Australia. Selain itu, terdapat pula desa yang mengekspor vanila dan kemiri," ujar Yandri.

Selain mendorong lahirnya desa berorientasi ekspor, Kemendes PDT juga mengembangkan konsep desa tematik sebagai pendekatan pembangunan berbasis potensi. Menurut Yandri, pembangunan desa tidak lagi berfokus pada status desa tertinggal atau maju, melainkan pada upaya memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki desa.

"Baik desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maupun desa maju, semuanya kami dorong untuk mengoptimalkan potensi yang ada," katanya.

Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, Yandri menyebutkan bahwa arah pembangunan desa akan difokuskan pada pengembangan kampung nelayan, desa nelayan, serta desa berbasis pariwisata. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa memerlukan kolaborasi lintas sektor.

"Pembangunan desa tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Diperlukan sinergi semua pihak. Karena itu, Apkasi menjadi forum yang sangat strategis untuk membangun kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah," tegasnya.

Menanggapi isu pengurangan dana desa, Yandri memastikan tidak ada pemotongan anggaran. Menurutnya, yang dilakukan pemerintah adalah penataan ulang manajemen dan pola pemanfaatan dana agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat desa.

"Dana desa tidak dikurangi, tetapi manajemennya yang diperbaiki. Dulu belum ada Koperasi Merah Putih, sekarang sudah ada dan akan hadir di setiap desa. Saat ini hampir 30 ribu koperasi telah terbentuk," jelas Yandri.

Ia menggambarkan Koperasi Merah Putih sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Yandri menambahkan, minimal 20 persen keuntungan koperasi akan dikembalikan ke desa, sementara seluruh aset koperasi menjadi milik desa.

"Tidak ada dana desa yang diambil oleh pemerintah pusat. Justru kami memastikan dana tersebut dikelola secara tepat guna dan mampu membangun siklus ekonomi di desa," ungkapnya.

Selain koperasi, desa juga mendapat manfaat dari berbagai program nasional lainnya, seperti Sekolah Rakyat, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga Koperasi Desa (Kopdes). Yandri menilai, jika dikelola secara optimal, perputaran ekonomi desa dari program-program tersebut dapat mencapai Rp 8 hingga Rp 10 miliar per bulan.

Terkait ketimpangan pembangunan di Kepulauan Riau, di mana Batam dinilai lebih maju dibandingkan daerah lain seperti Natuna, Lingga, Anambas, dan Karimun, Yandri menyatakan pemerintah akan segera mengambil langkah koordinatif bersama para kepala daerah.

"Nanti akan kami lakukan rapat koordinasi nasional dengan para bupati yang masih memiliki banyak desa tertinggal. Kami memiliki berbagai program untuk menuntaskan persoalan tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah kementerian dan lembaga telah menandatangani nota kesepahaman, serta banyak pihak swasta yang siap terlibat dalam pembangunan daerah tertinggal. "Semuanya akan kita koordinasikan agar bergerak bersama," tegas Yandri.

Menutup keterangannya, Yandri menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan di tengah derasnya arus investasi akan dijawab melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat desa. "Itu akan kami jawab dengan kebijakan yang pro rakyat, khususnya masyarakat desa," pungkasnya.

Editor: Gokli

---