Total 448 Kasus Kekerasan Perempuan, Anak dan Migran Banjiri Batam di 2025

BATAMTODAY.COM, Batam - Jaringan Safe Migrant Peduli Perempuan dan Anak mencatat 448 kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan pekerja migran sepanjang 2025.

Data tersebut disampaikan dalam penutupan rangkaian 24 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (24 HAKTPA) yang digelar di PIH Asrama Haji Batam Center, Kamis (18/12/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Migran Internasional. Di forum itu, satu pesan mengemuka, negara belum sepenuhnya hadir di sisi korban.

Ketua KKPPMP Keuskupan Pangkalpinang sekaligus perwakilan Jaringan Safe Migrant Batam, Romo Chrisantus Paschalis Saturnus, mengatakan jumlah kasus tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatat 164 kasus. Angka itu menjadi penanda krisis, bukan sekadar statistik.

• BACA JUGA: Setubuhi Anak di Bawah Umur hingga Hamil, Pemuda 19 Tahun Ditangkap Polsek Batu Ampar

"Lonjakan ini menunjukkan persoalan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan pekerja migran masih sangat serius dan membutuhkan perhatian semua pihak," ujar Romo Paschal.

Romo Paschal menjelaskan, dari total 448 kasus yang ditangani sepanjang 2025, PMI nonprosedural menjadi kategori terbanyak dengan 114 kasus. Disusul kekerasan seksual sebanyak 64 kasus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 45 kasus, eksploitasi ekonomi 36 kasus, serta kekerasan dalam rumah tangga 26 kasus.

Menurut dia, kekerasan paling banyak terjadi dalam relasi kerja, seperti hubungan antara majikan dan pekerja atau agen penyalur. Namun, kekerasan juga banyak terjadi di lingkungan terdekat korban.

"Yang memprihatinkan, kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik atau relasi kerja, tetapi juga di dalam keluarga dan komunitas terdekat korban," kata Romo Paschal.

• BACA JUGA: Roslina Divonis 10 Tahun, Romo Paschall: Jadi Peringatan Keras agar Jangan Ada Lagi Intan-Intan Lain

Dalam paparannya, Romo Paschal menyoroti lonjakan tajam korban anak. Sepanjang 2025, 132 anak tercatat menjadi korban kekerasan, meningkat drastis dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencatat 24 kasus.

"Anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Rumah yang seharusnya menjadi ruang aman justru kerap menjadi tempat terjadinya kekerasan," ujar Romo Paschal.

Terkait penanganan hukum, Romo Paschal menyebut belum semua kasus berlanjut hingga putusan pengadilan. Sejumlah perkara masih dalam proses, dihentikan, atau diselesaikan melalui mediasi.

"Kami masih menghadapi kendala serius, mulai dari sulitnya menangkap pelaku, minimnya perspektif korban pada aparat penegak hukum, hingga belum optimalnya penggunaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," katanya.

• BACA JUGA: Peredaran Sabu Libatkan Anak di Bawah Umur, Julia dan Cecep Terancam Hukuman Mati

Ketua Panitia 24 HAKTPA, Kiki, mengatakan lonjakan kasus kekerasan pada 2025 tidak dapat dimaknai secara tunggal sebagai meningkatnya tindak kekerasan semata.

"Lonjakan ini bisa berarti kasus memang meningkat, tetapi bisa juga menunjukkan fenomena gunung es yang mulai terbuka karena korban kini semakin berani melapor," ujar Kiki.

Menurut Kiki, Jaringan Safe Migrant (JSM) yang berdiri sejak 2016 dan beranggotakan 15 lembaga masyarakat di Batam terus berupaya memberikan pendampingan bagi korban, meski dengan keterbatasan sumber daya.

"Kami mendampingi korban mulai dari penyediaan rumah aman, konseling, layanan kesehatan, hingga pendampingan hukum. Namun, tantangan di lapangan masih sangat besar," kata Kiki.

• BACA JUGA: Residivis Anak di Bawah Umur Otaki Pencurian Sepeda Motor di Sagulung

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta lemahnya sinergi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus kekerasan.

Menutup rangkaian kegiatan bertema "Kita Punya Andil, Kembalikan Ruang Aman", Kiki mendorong semua pihak untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.

"Perlindungan terhadap perempuan, anak, dan pekerja migran tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat," ujar Kiki.

Penutupan 24 HAKTPA tersebut turut dihadiri perwakilan Komnas Perempuan, Pemerintah Kota Batam, Polda Kepri, BP3MI Kepulauan Riau, serta berbagai organisasi masyarakat sipil.

Editor: Yudha

---