KKP Optimistis PNBP Perikanan Tangkap 2025 Tembus Rp 1,19 Triliun

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan optimisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam (SDA) perikanan akan mencapai Rp 1,19 triliun hingga akhir 2025.

Peningkatan tersebut dinilai sebagai hasil dari pembenahan tata kelola pendataan serta optimalisasi mekanisme penarikan PNBP di sektor perikanan tangkap.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan bahwa kenaikan PNBP berbanding lurus dengan bertambahnya kapasitas anggaran pembangunan perikanan tangkap. Seluruh penerimaan PNBP, kata dia, dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan.

"Semakin tinggi PNBP yang kita himpun, semakin besar pula anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sektor perikanan tangkap. PNBP ini 100 persen kembali ke masyarakat," ujar Latif dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja KKP Subsektor Perikanan Tangkap di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Latif menjelaskan, pengelolaan dana PNBP dilakukan secara proporsional, dengan porsi 80 persen dikelola oleh pemerintah daerah dan 20 persen oleh pemerintah pusat. Dana tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari bantuan bagi nelayan, layanan perizinan berusaha, pembangunan gerai perizinan di sentra nelayan, rehabilitasi pelabuhan perikanan, hingga penguatan sistem pendataan melalui penyediaan enumerator.

Selain kinerja PNBP, KKP juga mencatat proyeksi produksi perikanan tangkap hingga 31 Desember 2025 mencapai 7,85 juta ton. Angka ini meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 7,81 juta ton. Peningkatan tersebut turut diiringi membaiknya nilai tukar nelayan (NTN) yang pada November 2025 tercatat di level 104,94.

Pada tahun 2025, KKP juga merealisasikan berbagai program pembangunan, di antaranya pembangunan 100 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), penyaluran 10.603 unit alat penangkapan ikan, 846 unit mesin kapal perikanan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan nelayan, serta penyediaan infrastruktur pelabuhan perikanan yang berdaya saing.

"Kami terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha perikanan dan aktif menyelesaikan berbagai persoalan nelayan, termasuk hambatan ekspor rajungan ke Amerika Serikat, tata kelola BBM bersubsidi, serta menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat kelautan dan perikanan," kata Latif.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa transformasi tata kelola perikanan tangkap menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekonomi biru. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan PNBP SDA perikanan secara berkelanjutan demi mendukung kesejahteraan nelayan dan pembangunan nasional.

Editor: Gokli

---