Ekonomi Kepri Tumbuh 7,48 Persen di Triwulan III 2025, Tertinggi di Sumatera

BATAMTODAY.COM, Batam - Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kepri pada triwulan III 2025 tumbuh 7,48 persen secara tahunan (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,14 persen (yoy).

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kepri hingga triwulan III tercatat 6,60 persen (ctc), sekaligus menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera dengan kontribusi 7,07 persen terhadap PDRB wilayah Sumatera.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, mengatakan capaian ini didorong oleh kinerja kuat di sejumlah sektor utama, yakni industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, konstruksi, serta perdagangan. Keempat sektor tersebut masing-masing tumbuh 6,82 persen, 19,83 persen, 5,71 persen, dan 5,54 persen (yoy).

"Pertumbuhan sektor industri pengolahan sejalan dengan meningkatnya aktivitas produksi pasca penetapan tarif resiprokal oleh AS. Sementara sektor pertambangan turut terdorong oleh kinerja dua sumur migas baru di Natuna," ujar Rony, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, sektor konstruksi juga menunjukkan perkembangan positif berkat kelanjutan proyek strategis, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) di Kepri. Sektor perdagangan pun tumbuh didukung oleh meningkatnya aktivitas MICE dan pariwisata.

Rony menambahkan, intermediasi perbankan di Kepri juga tumbuh solid. Pada triwulan III 2025, penyaluran kredit naik 20,61 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 14,06 persen, dan total aset perbankan tumbuh 13,14 persen (yoy). Pembiayaan korporasi dan UMKM juga mencatatkan pertumbuhan masing-masing 26,37 persen dan 12,96 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kepri didorong oleh meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 9,05 persen (yoy), dengan kontribusi 3,75 persen. "PMTB tetap kuat didukung iklim investasi yang positif, baik dari PMA maupun PMDN, serta kemudahan perizinan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 25 dan 28 Tahun 2025," jelasnya.

Sementara konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,12 persen (yoy) dengan kontribusi 1,64 persen, sejalan dengan peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Ekspor netto juga tumbuh kuat 16,45 persen (yoy) dengan kontribusi 2,46 persen.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi transaksi melalui QRIS. Hingga September 2025, jumlah transaksi QRIS mencapai 64,94 juta atau naik 181,93 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp7,71 triliun (naik 140,62 persen). Transaksi lintas negara (cross border) dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura juga menunjukkan tren positif.

Meski pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi di Kepri tetap terkendali. Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2025 mencatat inflasi 0,36 persen (mtm), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya 0,64 persen. Secara tahunan, inflasi tercatat 3,01 persen (yoy), naik dari 2,70 persen pada September.

Inflasi terutama disumbang kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 3,88 persen (mtm) akibat kenaikan harga emas perhiasan di tengah ketidakpastian global. Namun, hal ini tertahan oleh deflasi di kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,18 persen (mtm).

Rony optimistis, tren positif ekonomi Kepri akan berlanjut hingga akhir tahun. Pertumbuhan ditopang oleh pengembangan KEK, KI, dan proyek strategis nasional, serta meningkatnya mobilitas masyarakat.

"Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha terus bersinergi melalui Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED) untuk menjaga momentum pertumbuhan," ungkapnya.

Ia menambahkan, inflasi juga diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), komoditas yang perlu mendapat perhatian meliputi cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan cabai merah besar.

"Bank Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif," tutup Rony Widijarto.

Editor: Gokli

---