KPK Lidik 3 Kasus Korupsi di Kepri

KPK Lidik 3 Kasus Korupsi di Kepri

Oleh : chr/dd

Rabu | 28-11-2012 | 18:43 WIB

Harismoyo Retnoadi, staf Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyatakat (Dikyanmas) KPK

TANJUNGPINANG, batamtoday - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada tiga laporan korupsi di Kepulauan Riau yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pendalaman oleh lembaga antirasuah itu.

Menurut Harismoyo Retnoadi, staf Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Pencegahan KPK, ketiga kasus korupsi tersebut merupakan hasil verifikasi dari 700 aduan kasus korupsi yang disampaikan masyarakat Kepri dari tahun 2008 hingga 2012.

"Sedangkan sisanya, setelah diverifikasi ada yang tidak termasuk tindak pidana korupsi, dan sebagianya kita limpahkan ke instansi lain seperti Kejaksaan dan Polri untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dan supervisi," kata Harismoyo Retnoadi kepada wartawan usai pelaksanaan seminar pencegahan korupsi di aula Kantor Gubernur Kepri, Rabu (28/11/2012).

Dia menjelaskan, pada tahun 2011 hingga 2012, ada sekitar 64 laporan pengaduan yang masuk dari masyarakat Kepri, baik melalui situs KPK, maupun yang mengantarkan langsung laporan pengaduannya ke bagian penerima laporan di KPK.

Kendati demikian, Harismoyo mengaku tidak ingat kasus apa saja yang dilaporkan tersebut. Namun, dirinya mengatakan, kalau sampai saat ini pihaknya melalui Deputi Penindakan telah melakukan verifikasi pendalaman dalam rangka penyelidikan hingga ke daerah.

"Mengenai kasus apa, saya kurang ingat. Namun yang jelas hal itu sudah didalami dan dilakukan investigasi melalui penyelidikan secara tertutup," ujarnya.

Disinggung, apakah kasus tersebut termasuk dana hibah untuk Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Provinsi Kepri yang bernilai Rp 46 miliar, Harismoyo menimpali, "Mungkin saja, tetapi secara detil saya tidak ingat, karena deputi yang menangani berbeda."

Sedangkan mengenai kasus-kasus lain yang diserahkan KPK ke penegak hukum lain, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dikatakan Harismoyo, KPK hanya dapat mendorong melalui supervisi yang dilakukan.

TERKINI
POPULER

Mafirion Siap Hadiri Pelantikan sebagai Anggota DPR

Dukungan Dai Kondang UAS, Beri Energi Baru Bagi NADI untuk Wujudkan Batam Lebih Maju

Jorge Martin Juara MotoGP Mandalika 2024

Mendagri Ajak Jajaran BNPP Manfaatkan dan Kembangkan Potensi Daerah Perbatasan

Mendagri Tito Ramaikan Jalan Sehat HUT ke-14 BNPP

TAP MPR Nomor II Tahun 2001 Dinyatakan tidak Berlaku, Bamsoet: Nama Baik Gus Dur Segera Dipulihkan

Jabatan Kababinminvetcaddam dan Danyonarmed 8/UY Kodam Brawijaya Berganti

Paman Biadab Cabuli Keponakan Berkali-kali di Lagoi dan Salah Satu Wisma di Tanjung Uban

PT Palindo Sukses Bangun Kapal Canggih Pemetaan, Deteksi dan Survei Bawah Laut Milik Kemhan

Resort Pods Saga Village Bintan, Hotel Kapsul Pertama di Kepri Resmi Dibuka

Pasien ODGJ Meninggal Dunia, Pihak RSJKO Tanjung Uban Masih Bungkam

Sengketa Lahan di Desa Ekang Anculai Bintan, PT BMW Diduga Rusak Tanaman Milik Warga

Ratusan Kosmetik Impor Tak Berizin Diamankan BPOM Kepri

Bermodal Surat Rekomendasi, Beli Ratusan Liter Premium di SPBU Tembesi

Penggunaan Logo Militer oleh Warga Sipil Masih Marak di Batam