BATAM, batamtoday - Pemerintah Kota Batam mengajukan Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS)  APBD Batam tahun 2013 sebesar Rp 1,66 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 168,6 miliar atau 11,31 persen dari APBD tahun 2012.

Dikatakan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dalam sidang paripurna DPRD Kota Batam pada Selasa (27/11/2012) naiknya KUA-PPAS karena diprediksi akan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, mineral bukan logam, parkir dan BPHTB. Rp100 miliar menjadi Rp 472 miliar.

"Target PAD sebesar Rp 377 miliar tahun 2013," ujar Dahlan.

Selain itu ada retribusi daerah yang diperoleh dari jasa umum, jasa usaha, perijinan tertentu, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 56 miliar.

"Retribusi daerah  meningkat sebanyak Rp 16 miliar dari tahun sebelumnya menjadi Rp 56 miliar," katanya.

Sedangkan kebijakan anggaran belanja daerah, Pemko mengajukan belanja tidak langsung Rp 694 miliar. Dimana untuk belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp 657 miliar, belanja hibah Rp 15 miliar dan belanja bantuan sosial Rp 19 miliar. Untuk belanja langsung, Pemko Batam mengalokasikan Rp 1,5 triliun.

Belanja tersebut terkait langsung dengan program dan kegiatan dianggarkan belanja pegawai sebesar Rp252 miliar untuk honorarium, upah serta kegiatan pemerintah. Untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 476 miliar, belanja modal untuk pengeluaran dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset sebesar Rp 778 miliar.

Udin Kritisi Pengajuan 300 Personil Satpol PP

Sementara itu, usai pembacaan KUA-PPAS anggota Banggar DPRD Batam, Udin P Sihaloho mengkritisi rencana perekrutan Satpol PP untuk tahun 2013 sebanyak 300 personil tidak tepat sebab kondisi saat ini masih banyak Satpol PP yang tidak tepat guna.

"Satpol PP diajukan penambahan hingga 300 orang padahal masih banyak tidak jelas tugasnya," ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.