Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Paripurna DPRD Kepri Diwarnai Padamnya Listrik
Oleh : chr/dd
Senin | 26-11-2012 | 17:49 WIB
paripurna-kepri.gif Honda-Batam

TANJUNGPINANG, batamtoday -  Rapat Paripurna  penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan APBD 2013 di Kantor DPRD Kepri di Dompak dibarengi dengan padamnya alliran listrik, Senin (26/11/2012).


Sementara sejumlah Kepala SKPD yang duduk di sisi kiri rung rapat DPRD, terlihat banyak yang tertidur dan mengantuk sepanjang pembacaaan pandangan fraksi DPRD Kepri.

Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi yang gerah melihat kondisi dan suasana lampu dan mengantuknya sejumlah kepala SKPD di DPRD itu, sempat menegur dan menyindir kalau ruangan anggota DPRD Kepri itu, mirip ruang karaoke.

"Melihat kondisi lampu yang redup, ruangan ini mirip seperti ruang karoke, hingga membuat sejumlah angota termasuk kepala SKPD sampai mengantuk," sindir Nur dari depan sidang paripurna.

Namun sindiran Nur tersebut, tidak membuat sejumlah kepala SKPD yang duduk di keremangan lampu sisi kiri ruangan bergeming.  Akhirnya langsung ditegur ketua DPRD Kepri lagi, agar dapat memperhatikan sejumlah kritikan dan masukan yang dilakukan masing-masing fraksi di DPRD terhadap nota keuangan APBD 2013. 

Kelangkaan BBM Jadi Sorotan Seluruh Fraksi di DPRD Kepri

Selain menyinggung permasalahan listrik DPRD yang remang-remang, kelangkaan BBM solar dan premium di Batam dan Tanjungpinang, juga menjadi sorotan sejumlah fraksi di DPRD Kepri. 

Anggota DPRD dari Fraksi PKS Abdurrahman Lc, bahkan sebelum menyampaikan pandangan fraksinya, secara khusus menyatakan, agar Pemerintah dan DPRD dapat melakukan fungsinya dalam mengawal dan melakulan investigasi terhadap kelangkaan BBM di Provinsi Kepri.

"Melalui forum ini, kami meminta dan menghimbau kepada anggota DPRD dan pemerintah, agar dapat memperhatikan kelangkaan BBM yang semakin sulit dirasakan masyarakatn saat ini. Daerah kita sebagai pengasil minyak, tetapi justru masyarakat kesulitan BBM," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Abdurrachman Lc juga meminta pemerintah dan DPRD perlu mengambil langkah konkrit dan meminta pada aparat agar memberantas mafia BBM di Kepri.

Menanggapi hal itu, Nur langsung memerintahkan pada Komisi III DPRD agar memanggil dan mempertanyakan hal tersebut kepada Pertamina. 

Selain itu, Nur juga menambahkan, atas indikasi adanya oknum aparat TNI yang bermain, DPRD kepri juga akan melakukan pemanggilan hearing terhadap Komandan TNI-AD, AL dan AU serta kepolisiaan termasuk Dinas Pertambangan dan dinas perdagangan sebagai pelaksana teknis kuota BBM di Kepri.

"Selain terhadap Pertamina, Dinas Pertambangan dan Perdagangan, dalam hearing ini juga nantinya akan kita panggil Kimandan Lantamal, Korem dan komandan TNI-AU, serta Polisi, atas dugaan permainan mafia BBM di Kepri," kata Nur Syafriadi.

Berita Lainnya

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

14-07-2024 | 09:04 WIB

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024

13-07-2024 | 08:24 WIB

Bobby Borong Dukungan Parpol di Sumut, Edy Rahmayadi Masih Nihil

08-07-2024 | 17:44 WIB