Dukung Investasi dan Pengambilan Kebijakan Berbasis Kawasan, Pemerintah Perkuat Ekosistem Data

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat integrasi data nasional melalui kerja sama lintas lembaga guna memastikan ketersediaan data statistik yang akurat, terukur, dan bermanfaat dalam mendukung kebijakan pembangunan dan investasi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), yang digelar di Jakarta, Senin (21/7/2025).

Nota Kesepahaman ini mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.

Penandatanganan dilakukan oleh Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang; Plt Sekretaris Utama BPS Moh Edy Mahmud; dan Ketua Umum HKI, Ahmad Ma'ruf Maulana. Prosesi tersebut turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, serta Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem data yang kredibel guna mendorong efektivitas kebijakan ekonomi. "Kolaborasi antar lembaga dalam membangun sistem data yang modern dan kredibel adalah fondasi penting bagi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujar Airlangga, demikian dikutip laman resmi Kemenko Perekonomian.

Dalam paparannya, Airlangga juga menyampaikan capaian positif KEK hingga akhir 2024. Investasi kumulatif tercatat mencapai Rp 263,4 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 160.874 orang, serta nilai ekspor senilai Rp 61,71 triliun. Jumlah pelaku usaha yang aktif di dalam kawasan tercatat sebanyak 403 perusahaan.

Sementara itu, pada triwulan I tahun 2025, realisasi investasi KEK telah mencapai Rp 17,5 triliun --melampaui capaian periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor-sektor unggulan seperti manufaktur, pariwisata, kesehatan, dan ekonomi digital menjadi motor utama penciptaan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Data investasi telah terintegrasi melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di bawah Kementerian Investasi/BKPM, sedangkan pencatatan data ekspor difasilitasi melalui sistem PPKEK yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan.

Penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, serta sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga.

Melalui sinergi ini, pemerintah berharap terwujudnya tata kelola data nasional yang solid dan dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, terutama dalam mendorong kemajuan kawasan industri dan KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Editor: Gokli

---