Kemenko Perekonomian Dorong Digitalisasi Layanan Ekspor-Impor Lewat INSW, Targetkan Efisiensi Nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga untuk menciptakan layanan publik yang lebih efisien, terintegrasi, dan terdigitalisasi di bidang ekspor-impor.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Indonesia National Single Window (INSW) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window. Agenda rapat difokuskan pada harmonisasi kebijakan serta sinkronisasi proses bisnis di antara Kementerian/Lembaga yang layanannya terhubung dalam sistem INSW.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, memimpin jalannya rapat yang turut dihadiri Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia, beserta pejabat Eselon I dan II dari 21 Kementerian/Lembaga terkait. Salah satu tujuan rapat adalah mengevaluasi kebijakan tahun 2024 sekaligus membahas rencana kegiatan strategis pada 2025.

"Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW sebelumnya pada 12 Desember 2024, hari ini kita mengevaluasi laporan progres capaian dari LNSW dan membahas isu strategis bersama Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan implementasi sistem INSW ini," ujar Susiwijono, demikian dikutip laman Kemenko Perekonomian.

Beberapa isu strategis yang menjadi pembahasan utama dalam rapat meliputi pembentukan Unit Layanan Single Window (ULSW), pengaturan kode pelabuhan, penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM), pengembangan Business Continuity Management System (BCMS), tata kelola pertukaran data, kanal komunikasi bersama, hingga integrasi Single Submission Ekspor dengan e-SKA.

Selain itu, rapat juga membahas posisi INSW dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Logistik, kewajiban penggunaan aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perluasan ruang lingkup Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), identifikasi dual use items, serta integrasi SIMIRAH ke dalam sistem INATRADE dan SINSW. Isu keamanan siber (cyber attack) turut menjadi perhatian agar sistem INSW semakin tangguh menghadapi ancaman digital.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada LNSW dan Kementerian/Lembaga terkait atas sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan sistem INSW ini, sehingga beberapa target dapat tercapai," tutur Susiwijono.

Rapat kemudian berlanjut dengan pembahasan rencana kegiatan strategis untuk tahun 2025. Beberapa langkah prioritas antara lain penerapan sistem manajemen risiko di Kementerian/Lembaga guna memperkuat pengawasan dan pelayanan, penyelarasan sistem antara SINSW dengan OSS seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, penyediaan layanan perizinan dalam satu aplikasi (Single Submission), serta penyusunan revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 agar selaras dengan kondisi aktual layanan saat ini.

Perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir juga memberikan masukan untuk penyempurnaan kinerja LNSW. Mereka menekankan pentingnya integrasi sistem dan proses bisnis lintas lembaga dalam mendukung kelancaran ekspor, impor, dan logistik nasional.

"Saya meyakini bahwa kita berfokus pada upaya INSW untuk mendorong deregulasi dan peningkatan layanan perizinan ekspor-impor, utamanya dalam mendukung implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mewujudkan kolaborasi nasional untuk mengoptimalkan keberadaan INSW," pungkas Susiwijono.

Editor: Gokli

---