JAKARTA, batamtoday - Setelah menggandeng para gubernur dan DPRD provinsi seluruh Indonesia, Majelis Permusyawaratan (MPR) RI kembali menjalin menjalin kerjasama dengan para bupati dan Walikota se-Indonesia untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI kepada masyarakat.

Kerjasama itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang ditandatangani pimpinan MPR RI, Melani Leimena Suharli, Farhan Hamid, Hajriyanto Tohari bersama bupati dan Walikota se- Indonesia di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Senin (19/11/2012).

Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli mengatakan, dengan MoU ini diharapkan ke depan tentunya terjalin kerjasama yang baik antara MPR dengan Pemda kabupaten dankota seluruh Indonesia dalam menjalankan program sosialisasi empat pilar yang telah berlangsung tiga tahun terakhir ini.

"Kita akui selama ini memiliki kelemahan dalam tindaklanjut program empat pilar, karena MPR tidak memiliki struktur kelembagaan sampai ke bawah. Namun dengan adanya kerjasama ini ke depan sosialisasi empat pilar bisa berjalan efektif,’’ kata Melani.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APEKSI) yang juga Bupati Kutai Timur Isran Noor mengatakan bahwa MoU antara MPR RI dengan Bupati dan Walikota seluruh Indonesia mempunyai maksud dan tujuan yang sangat baik dan patut didukung penuh.

Isran menegaskan 4 Pilar jelas mempunyai makna yang dalam. Karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa.

"Ditengah pertarungan ekonomi, politik, buudaya nasional serta global, Indonesia membutuhkan landasan riil dalam perjuangan menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pancasila yang termasuk dalam 4 Pilar adalah landasan riil bangsa dalam menghadapai tantangan tersebut," ujarnya.

Dalam kesmepatan itu, Isran sempat mengutarakan uneg-unegnya tentang kedudukan lembaga MPR RI. Menurutnya sangat disayangkan melalui amandemen UUD 1945, MPR RI tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, sekarang statusnya menjadi lembaga tinggi negara sama derajatnya dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

"Sangat disayangkan karena MPR sebagai lembaga tertinggi negara seharusnya bisa difungsikan sebagai pengawas lembaga negara lainnya. Saya sebenarnya mendukung MPR RI menjadi lembaga teritnggi negara lagi," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang juga Walikota Manado GS. Vicky Lumentut, mengatakan bahwa saat ini memang duni tengah dilanda berbagai masalah dan krisis global seperti krisis finansial, keamanan dan lain-lain. Khusus untuk Indonesia, agar bisa keluar dari kemelut krisis global, Indonesia harus kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa yakni Pancasila.

"Apa yang ada dalam 4 Pilar sebenarnya merupakan kesepakatan bersama, namun sayang masih banyak juga yang menganggap 4 Pilar hanya sebagai slogan semata. Seharusnya itu tidak terjadi jika kita semua memahami dengan baik 4 pilar dan melaksanakannya," ujarnya.

Pergerakan Sosialisasi 4 Pilar yang digencarkan MPR RI seharusnya mendapat uluran tangan seluruh daerah Indonesia.

"Saya menilai sangat perlu 4 Pilar di sosialisasikan sampai ke daerah-daerah terpelosok sekalipun, sehingga nilai-nilai luhur bangsa bisa diaktualisasikan dalam pembangunan karakter bangsa dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, terstruktur dan terus menerus dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Melalui Ketua Asosiaasi masing-masing, APAKSI dan APEKSI bersedia menjadi agen Sosialisasi 4 Pilar di daerahnya masing-masing, demi terjaganya nilai-nilai luhur bangsa.