Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Atasi Krisis Dokter Paru, Pemerintah Perkuat Program Fellowship TBC
Oleh : Redaksi
Sabtu | 14-06-2025 | 13:08 WIB
1406_krisis-dokter-paru_93483488.jpg Honda-Batam
Kemenkes memperkuat program fellowship tuberkulosis (TBC) dan infeksi mikobakterium lainnya sebagai strategi untuk mengatasi krisis kekurangan dokter spesialis paru di Indonesia. (Kemenkes)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI memperkuat program fellowship tuberkulosis (TBC) dan infeksi mikobakterium lainnya sebagai strategi untuk mengatasi krisis kekurangan dokter spesialis paru di Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemerataan layanan kesehatan, khususnya dalam penanganan TBC yang masih menjadi tantangan serius di dalam negeri maupun secara global.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof Dante Saksono Harbuwono, menegaskan penanggulangan TBC merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda Presiden Prabowo Subianto. "Kita berupaya menurunkan angka tuberkulosis ini hingga 50 persen," ujarnya saat menyampaikan pernyataan resmi di Jakarta, demikian dikutip laman Kemenkes, Kamis (12/6/2025).

TBC diketahui masih menjadi penyebab jutaan kematian setiap tahunnya, terutama di kalangan usia produktif. Dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga membebani ekonomi nasional secara signifikan.

Menanggapi hal ini, pemerintah menetapkan program penanggulangan TBC sebagai prioritas lintas sektor --melibatkan dunia pendidikan, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat.

Salah satu upaya konkret pemerintah adalah peluncuran dan penguatan program fellowship bagi dokter umum dan spesialis untuk mempercepat peningkatan keahlian dalam penanganan TBC. "Program fellowship ini menjadi krusial, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah dalam menangani TBC secara menyeluruh," kata Prof Dante.

Saat ini, program tersebut telah dijalankan di tiga kota besar: Jakarta, Surabaya, dan Medan, dengan output lulusan sekitar 10 hingga 11 dokter per semester. Meski demikian, secara nasional Indonesia baru memiliki sekitar 360 dokter spesialis paru. "Kalau tidak dipercepat melalui fellowship ini, kita tidak bisa mengharapkan seluruh kabupaten dan kota --yang jumlahnya 514-- memiliki dokter spesialis paru," tegasnya.

Direktur Utama RSUP Persahabatan, Prof dr Agus Dwi Susanto, menyatakan kesiapan institusinya dalam mendukung program tersebut. "RS Persahabatan telah memiliki fasilitas laboratorium mikrobiologi berstandar, serta poliklinik terpadu TBC dan non-TBC dalam satu gedung. Ruangan ini sudah menggunakan sistem tekanan negatif dan telah terakreditasi," ungkapnya.

Ketua Kolegium Mikrobiologi Klinik, dr Yulia Rosa Saharman, juga menilai program fellowship ini penting untuk mempercepat pemerataan dokter mikrobiologi klinik, khususnya di luar Pulau Jawa. "Kami menekankan pentingnya jenjang pelatihan dari tingkat dasar hingga lanjut, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses diagnosis cepat dan akurat," jelasnya.

Yulia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk turut mendukung kelangsungan program tersebut. "Kami memohon arahan dan dukungan dari Kementerian Kesehatan agar program ini dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi bagian dari transformasi layanan laboratorium klinis nasional," ujarnya.

Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), drg Arianti Anaya, menyampaikan pihaknya aktif menyusun standar kompetensi dan kurikulum pelatihan yang terintegrasi dengan program ini. "Program ini dikelola Kolegium Mikrobiologi di bawah koordinasi KKI, bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan seperti RS Persahabatan," paparnya.

Ia berharap program dapat terus berkembang hingga ke tingkat subspesialis sebagai solusi konkret untuk mengatasi kekosongan tenaga ahli. "Ini adalah program besar yang ditujukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan," katanya.

Senada, Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia, dr Supriyanto Dharmoredjo, menekankan bahwa fellowship TBC merupakan bagian dari strategi nasional menuju eliminasi TBC pada 2030. "Kami percaya bahwa sinergi antar-lembaga menjadi kunci keberhasilan pembangunan kesehatan yang berlandaskan pada penguatan SDM yang kokoh dan berkelanjutan," tuturnya.

Dengan penguatan program ini, pemerintah berharap percepatan eliminasi TBC bisa tercapai, sekaligus memastikan akses layanan kesehatan spesialistik merata di seluruh wilayah Indonesia.

Editor: Gokli