JAKARTA, batamtoday - Senator asal Kepulauan Riau (Kepri) Aida Nasution Ismeth menyayangkan sikap pemerintah yang tetap menolak melakukan pembahasan RUU Pembangunan Daerah Kepulauan (PDK).

"Sangat menyayangkan sikap pemerintah jika menolak RUU Kepulauan, mengingat banyaknya masalah daerah kepulauan yang menghambat kesejahteraan masyarakat dan masalah lainnya," kata Aida Ismeth di Jakarta.
 
Menurutnya, jika RUU PDK tidak direalisasikan, dikuatirkan apakah rakyat Indonesia rela kekayaan alam pulau-pulau yang dimiliki tersebut diambil oleh asing, karena tidak ada pengelolaan secara maksimal daerah perbatasan dan kepulauan.

“Jika tidak, maka UU Kepulauan merupakan jawaban atas kebutuhan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta,”  kata istri mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah ini.

Pemerintah berpendapat, RUU Pembangunan Daerah Kepulauan tumpang tindih dengan berbagai aturan di Indonesia dan hukum Maritim Internasional yang dapat menimbulkan preseden buruk.

Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dibawa koordinasi Kementerian Dalam Negeri guna memajukan kawasan perbatasan dengan negara tetangga, termasuk didalamnya daerah kepulauan.