Hadapi Tarif Resiprokal AS, Pemerintah Siapkan Strategi Diplomatik dan Perlindungan Industri Ekspor

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah menyusun langkah strategis menyusul kebijakan tarif resiprokal yang akan diberlakukan oleh Amerika Serikat mulai 9 April 2025.

Dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2025), Kementerian dan Lembaga terkait mengintensifkan koordinasi guna merespons kebijakan tersebut secara hati-hati, komprehensif, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan Indonesia tidak akan menempuh jalur retaliasi, melainkan memilih pendekatan diplomatik melalui komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, serta mitra dagang lainnya. "Indonesia menyiapkan rencana aksi menyeluruh, termasuk memperhatikan dampaknya terhadap impor dan investasi dari Amerika Serikat," ujar Airlangga, demikian dikutip laman Kemenko Perekonomian.

Kebijakan ini mendapat perhatian khusus karena dinilai berpotensi mempengaruhi sektor industri padat karya, seperti industri garmen dan alas kaki yang sangat bergantung pada pasar ekspor. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan dalam bentuk insentif dan stimulus untuk menjaga daya saing sektor-sektor tersebut di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah juga tengah melakukan kajian fiskal guna menilai dampak jangka panjang dari setiap opsi kebijakan yang dipertimbangkan. Menko Airlangga menyebut, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar tanggapan resmi Indonesia disampaikan sebelum tenggat waktu 9 April 2025.

"Tim lintas kementerian terus bekerja dalam kerangka deregulasi untuk merespons kebijakan ini dan menindaklanjuti hasil Sidang Kabinet Maret lalu," jelasnya.

Beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal AS antara lain barang medis dan kemanusiaan, baja dan aluminium, serta produk strategis seperti semikonduktor, farmasi, logam mulia, energi, dan mineral tertentu.

Sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan yang inklusif, pemerintah akan menggelar forum sosialisasi dan dialog dengan asosiasi pelaku usaha pada Senin (7/4/2025). "Kami ingin mendengar langsung aspirasi industri, khususnya sektor padat karya, agar kebijakan yang diambil benar-benar responsif terhadap kebutuhan mereka," tambah Airlangga.

Selain merespons dinamika dengan Amerika Serikat, Pemerintah juga menyiapkan strategi ekspansi pasar ke kawasan Eropa. "Pasar Eropa merupakan salah satu yang terbesar setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Ini peluang yang harus kita optimalkan," pungkas Menko Airlangga.

Rakortas ini turut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta sejumlah wakil menteri dan pejabat tinggi lembaga terkait lainnya.

Editor: Gokli

---