Menuju Energi Bersih, Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya dalam transisi energi berkelanjutan melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Dibentuk pada KTT G20 di Bali tahun 2022, JETP merupakan kerja sama antara Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) guna mempercepat peralihan menuju energi bersih.

Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Senin (24/3/2025), pemerintah bersama mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi JETP. Tujuannya adalah mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan pendanaan global.

"Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, kami membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025," ungkap Airlangga, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Satgas tersebut.

Satgas ini terdiri dari empat kelompok kerja, yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia. Pembentukan satgas diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas kebijakan transisi energi di Indonesia.

Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah mendapatkan dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar USD 1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, sembilan proyek memperoleh pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya mendapatkan hibah senilai USD 233 juta.

Selain itu, IPG telah mengamankan jaminan sebesar USD1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat proyek-proyek energi bersih. Proyek-proyek tersebut mencakup pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor utama, serta dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

"Beberapa proyek yang dibahas termasuk Muara Laboh di Sumatera Barat, yang ditargetkan beroperasi pada 2027 sebagai proyek energi panas bumi. Selain itu, proyek photovoltaic di Saguling serta inisiatif dekarbonisasi Cirebon Power juga menjadi fokus. Proyek pengolahan sampah menjadi energi di Legok Nangka, Jawa Barat, juga sedang diusulkan masuk dalam pipeline JETP," ujar Airlangga.

Rapat koordinasi ini juga menyoroti pentingnya revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan pendanaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem digital. Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan transisi energi memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional untuk mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan optimalisasi pendanaan hijau.

"Koordinasi lintas kementerian akan terus diperkuat untuk memastikan pencairan pendanaan berjalan optimal. Evaluasi berbasis digital juga diterapkan agar seluruh stakeholder dapat memantau perkembangan program ini secara transparan," tambah Airlangga.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, serta sejumlah mitra internasional seperti perwakilan Uni Eropa, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, Jepang, Denmark, Norwegia, GFANZ, International Energy Agency (IEA), dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat peralihan menuju energi bersih dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

Editor: Gokli

---