Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Hasil Kunker Komisi VIII DPR di Kepri

Gubernur Kepri Diminta Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Oleh : si
Jum'at | 09-11-2012 | 15:38 WIB
Gondo_Radityo_Gambiro.jpg Honda-Batam

Gondo Radityo Gambiro, Wakil Ketua Komisi VIII DPR

JAKARTA, batamtoday - Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani diminta memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di wilayahnya yang semakin meningkat dari hari ke hari.



Hal itu diungkap Wakil Ketua VIII DPR Gondo Radityo Gambiro saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kepri dan berdialog dengan Gubernur Kepri Muhammad Sani di Tanjungpinang, pada Rabu (7/11) lalu. 

“Kelihatannya masyarakat umum masih melihat Kepri khususnya Batam ini masih sebagai sebuah harapan, pemberi janji. Padahal kondisi investor sudah tidak seperti dahulu lagi. Mereka datang berbondong-bondong, kemampuan dan pekerjaan yang tersedia terbatas, mereka menjadi pengangguran dan sekarang di Batam banyak didapati rumah liar, Inilah yg menjadi masalah sosial,” Gondo Radityo Rambiro di Jakarta, Jumat (9/11/2012).

Menurutnya, persoalan kemiskinan dan pengangguran di Kepri, belum dilakukan penanganan secara serius jumlah penduduk miskin dan penangguran mengalami peningkatan yang pesat seperti yang terjadi di Batam. 

”Karena Batam ini tempat masuknya pendatang atau perantau dari seluruh nusantara. Jadi, saat mereka datang tidak punya skill. Jadinya, menganggur setelah tiba di Batam. Tidak ada aturan yang melarang mereka merantau ke Batam ini,” katanya.

Ketua Tim Kunker Komisi VIII ke Kepri ini mengatakan, sebenarnya sudah banyak upaya dilakukan untuk membendung arus urbanisasi ke Batam, termasuk dilakukan oleh pihak imigrasi karena Batam merupakan salah satu pintu masuk ke negara tetangga Malaysia dan Singapura.

"Jadi Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Namun, karena arus migrasi ke Batam sangat tinggi, lowongan kerja yang tersedia pun tidak seimbang dengan kedatangan pencari kerja," kata politisi Partai Demokrat ini.
 
Sedangkan Anggota Tim Kunker Komisi VIII DPR Ina Amaniah mengatakan, hendaknya pemerintah daerah memeriksa izin Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Batam. Dengan begitu, ada kesempatan pekerja lokal untuk bekerja. Pengangguran pun bisa dikurangi.

“Saya dengar, di Batam ini terutama di daerah Tanjunguncang, banyak tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan itu. Bangladesh dan sebagainya. Padahal, angka pengangguran tinggi. Permit kerja mereka harus diperiksa. Setidaknya ada batasannya, dengan begitu ada kesempatan untuk pekerja lokal,” ujarnya.

Kunjungan kerja ke Kepri dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro didampingi Anggota Komisi VIII Hidayat Nurwahid, Herlini Amran, Ina Amania, M. Busro, Adang Ruchiatna, Yeti Haryatti, Syowatillah Mohzaib, Sholeh Soe’aidy dan Sofyan Ali.

Hasil kunker ke Kepri ini, nantinya akan disampaikan pada rapat kerja dengan Kementerian Sosial pada persidangan mendatang setelah masa reses. Dalam rapat kerja itu, nantinya diharapkan dapat mencari solusi dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Kepri, yang selama ini sulit diatasi oleh Gubernur Kepri karena tidak memiliki agenda program yang jelas dalam mengentaskan kemiskinan dan penangguran.