Atasi Kelangkaan Bahan Baku Industri Kelapa, Kemenperin Usulkan Moratorium Ekspor

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam mendukung industri pengolahan kelapa di Indonesia di tengah tantangan kelangkaan bahan baku.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyatakan masalah pasokan yang semakin terbatas telah berdampak pada produktivitas dan utilitas industri dalam negeri.

"Kebijakan tata kelola kelapa harus segera ditetapkan karena kelangkaan bahan baku telah mengancam keberlangsungan industri serta berimbas pada pengurangan tenaga kerja. Dalam rapat koordinasi lintas kementerian, kami mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat selama tiga hingga enam bulan sebagai langkah stabilisasi pasokan domestik," ujar Putu, dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Sebagai langkah tambahan, Kemenperin juga mengusulkan pengenaan Pungutan Ekspor untuk kelapa bulat dan produk turunannya serta penetapan standar harga bahan baku yang menguntungkan bagi petani dan industri. "Upaya mitigasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku dan menormalkan harga kelapa yang kini semakin melonjak di dalam negeri," jelas Putu.

Selain itu, Kemenperin menyarankan agar dana dari Pungutan Ekspor kelapa dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mendukung kesejahteraan petani. "Manfaat dana ini akan dikembalikan kepada petani melalui program peningkatan produktivitas kelapa, penguatan usaha tani, pemberdayaan usaha pengolahan rakyat, serta pengembangan ekosistem industri pengolahan kelapa terpadu," tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, Kemenperin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mengimplementasikan kebijakan yang berpihak kepada pelaku industri, petani, dan tenaga kerja. "Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kebijakan ini berjalan secara cepat, efektif, dan dievaluasi secara berkala," pungkas Putu.

Editor: Gokli

---