Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemerintah Luncurkan FAST Programme, Dorong Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan
Oleh : Redaksi
Jum\'at | 21-02-2025 | 12:04 WIB
FAST-Programme.jpg Honda-Batam
Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian, Dida Gardera bersama perwakilan UNDP, saat peluncuran FAST Programme di Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Kemenko Perekonomian)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus memperkuat sektor pertanian berkelanjutan guna menghadapi tantangan perubahan iklim dan memastikan ketahanan pangan nasional.

Salah satu langkah strategis terbaru adalah peluncuran Forest, Agriculture, and Sustainable Trade (FAST) Programme, sebuah program hasil kerja sama Indonesia dan Inggris yang bertujuan meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar global sekaligus mendukung petani kecil dalam menghadapi tantangan agribisnis modern.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam peluncuran FAST Programme yang digelar di Jakarta, Kamis (20/2/2025), menyatakan Inggris merupakan mitra strategis dalam mendorong pertanian berkelanjutan. Kemitraan ini diwujudkan dalam upaya bersama memerangi perubahan iklim, meningkatkan standar keamanan pangan, serta memperkuat dukungan bagi petani kecil.

"FAST Programme akan membantu petani kecil mengakses pembiayaan dan teknologi, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan agribisnis modern," ujar Airlangga, yang hadir secara daring dalam acara tersebut, demikian dikutip laman Kemenko Perekonomian.

Peluncuran resmi FAST Programme dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, mewakili Menko Airlangga. Program ini dirancang untuk berjalan selama 3,5 tahun, dari Agustus 2024 hingga Maret 2028, dengan fasilitasi dari United Nations Development Programme (UNDP).

Sejalan dengan visi Indonesia Maju dan prioritas nasional dalam ketahanan pangan dan energi, Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi, termasuk:

  • Perluasan akses pembiayaan bagi petani melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), yang kini mencakup pendanaan untuk kelapa dan kakao, selain kelapa sawit.
  • Implementasi kebijakan B40 pada 2025, sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih berbasis biofuel.
  • Pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF), dengan memanfaatkan 3,9 juta ton minyak jelantah Indonesia sebagai bahan baku produksi bahan bakar pesawat berkelanjutan.
  • Eksplorasi Palm Kernel Expeller (PKE) sebagai bahan baku potensial untuk masuk dalam daftar Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) Eligible SAF.

Selain itu, Pemerintah tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) tentang sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), yang akan memperluas cakupan sertifikasi ke industri hilir dan biofuel. Regulasi ini diharapkan meningkatkan penerimaan global terhadap produk kelapa sawit Indonesia dengan memperkuat sistem penelusuran dan memastikan produk yang dihasilkan berasal dari kawasan bebas deforestasi.

Pemerintah Indonesia mengapresiasi dukungan Inggris dalam memperkuat tata kelola komoditas strategis, termasuk kelapa sawit. Menurut Airlangga, sinergi antara potensi pertanian Indonesia dan teknologi pertanian berkelanjutan dari Inggris menciptakan peluang besar dalam menghadapi tantangan global, seperti ketahanan pangan dan perubahan iklim.

"Dengan kolaborasi ini, kita dapat memastikan generasi mendatang mewarisi sistem pertanian yang lebih kuat, berkelanjutan, dan ramah lingkungan," pungkas Airlangga.

Editor: Gokli