Kondisi Rakyat Indonesia Semakin Menderita

DPR Bakal Pantau Gejolak Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Lebaran 2025

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa peningkatan permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri merupakan fenomena yang wajar, seiring dengan tradisi masyarakat yang semakin aktif berbelanja dan mudik untuk merayakan hari kemenangan.

Menurut Herman, Lebaran adalah momen sakral bagi umat Islam yang telah menjadi tradisi turun-temurun.

"Kami memantau segala aspek, mulai dari ketersediaan bahan pokok hingga keterjangkauan harga. Pemerintah dan DPR bekerja sama untuk memastikan pangan tetap tersedia dan harga tetap wajar," ucapnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Antisipasi Lonjakan Harga Sembako Jelang Puasa" di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 20/2/2025.

Herman juga menyinggung kesiapan infrastruktur transportasi, termasuk jalan tol dan penerbangan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pergerakan masyarakat selama musim mudik.

"Jalan tol harus siap. Dulu kita mudik lewat Pantura, sering macet, dan itu menjadi tantangan besar. Sekarang, kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura dan maskapai penerbangan untuk memastikan kelancaran perjalanan," ujarnya.

Terkait dengan isu harga pangan, Herman menyatakan bahwa harga beras, minyak, dan gula harus tetap dijaga agar tidak melebihi batas psikologis yang wajar. "Kita sudah memiliki undang-undang yang kuat untuk menindak pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan secara tidak wajar," katanya.

Herman pun mengajak masyarakat untuk terus memantau dan melaporkan jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar.

"Kami akan segera merespons dan memastikan bahwa langkah mitigasi diambil untuk menjaga keseimbangan pasar," imbuhnya.

Herman menegaskan komitmennya bersama pemerintah untuk terus mengawal ketersediaan pangan dan menjaga harga tetap terjangkau, sehingga masyarakat bisa menjalani Ramadhan dan Idul Fitri dengan nyaman.

"DPR bersama pemerintah akan mengawal sampai ke pelaksanaan Idul Fitri, agar kebutuhan pokok dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau," tutup Herman.

Masyarakat Tertekan

Sementara itu, pengamat Ekonomi, Salamuddin Daeng menilai kondisi perekonomian kelas menengah semakin tertekan jelang bulan ramadan 2025.

"Bulan puasa tahun ini saya perkirakan mungkin masyarakat Indonesia akan lebih menderita daripada masa-masa sebelumnya," tutur Salamuddin.

Salamuddin mengatakan deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga september 2024 memperlihatkan dengan jelas bahwa masyarakat kelas sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja.

"Ini praktis tidak ada satu kebijakan yang dapat memompa deflasi menjadi inflasi jelas itu bahaya," imbuh Salamuddin.

Bahkan, permintaan bank sentral Indonesia agar masyarakat lebih banyak belanja guna mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pun tak terwujud.

Pasalnya hampir sektor melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentu berimbas pada anjloknnya daya beli masyarakat.

"Karena itu terjadi penurunan harga-harga secara umum. Nah keadaan itu saya monitor BPS ternyata sampai Januari itu belum pulih," ungkap Salamuddin.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 0,76% secara tahunan atau year on year (YoY).

Meski secara tahunan masih terjadi lonjakan harga dibanding Januari tahun lalu, ekonomi Indonesia mengalami deflasi jika dibandingkan Desember 2024 dengan Januari 2025.

Untuk itu, Salamuddin meminta serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yakni optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025 harus dipercepat.

"Seandainya ada satu kebijakan yang bisa memompa daya beli. Maka saya perkirakan itu tinggal satu yang mengubah daya beli yaitu bansos kalau memang mau diturunkan sekarang. Karena perputaran uang sangat lemah saat ini," pungkas Salamuddin Daeng.

Editor: Surya

---