BATAMTODAY.COM, Jakarta - Koalisi Nasional Serikat Pekerja Prabowo Gibran dan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (Konsep) mengingatkan pemerintah terkait dampak politisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 terhadap iklim investasi dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Konsep, yang sebelumnya menjadi pendukung utama pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, menilai tindakan kelompok tertentu yang mempolitisasi PSN PIK 2 dapat merusak kepercayaan investor serta memperburuk kondisi ekonomi nasional. Dampak dari situasi ini telah dirasakan dengan meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Banten dan Jakarta.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pekerja yang mengalami PHK di sektor formal di kedua provinsi tersebut meningkat hingga 50 persen, dengan mayoritas kasus terjadi di wilayah Banten. Sektor industri tekstil dan sepatu menjadi yang paling terdampak, di mana perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Tangerang telah mengurangi jumlah tenaga kerja secara signifikan.

Salah satu contohnya adalah PT Victory Chingluh Indonesia, pabrik sepatu di Kecamatan Pasar Kemis, yang melakukan PHK terhadap 2.400 pekerjanya pada awal Januari 2025.

Selain itu, sektor industri plastik nasional juga mulai merasakan dampaknya, dengan beberapa pabrik mengurangi jam operasional dari 24 jam menjadi hanya 16 jam per hari. Meskipun belum ada pabrik plastik yang ditutup sepenuhnya, pengurangan jam produksi ini menunjukkan adanya ancaman PHK massal, terutama di sektor industri padat karya.

Sekjen Konsep Prabowo-Gibran, Tri Sasono, menegaskan pemerintah harus segera merancang kebijakan yang mendukung industri dan menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Tangerang. Ia mengingatkan bahwa momentum pemulihan ekonomi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri tidak boleh terlewatkan, karena bisa berdampak negatif terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang sebesar 8 persen.

Konsep juga menyoroti bahwa proyek PSN PIK 2 seharusnya menjadi peluang untuk menyerap tenaga kerja korban PHK di Jakarta dan Banten. Namun, akibat politisasi proyek dan pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tanpa kajian mendalam terhadap aspek hukum dan regulasi yang berlaku, proyek ini mengalami hambatan serius. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kepastian hukum bagi investasi di Indonesia akan semakin terganggu.

"Dengan kondisi tersebut, Konsep mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan kelangsungan PSN PIK 2 serta menghindari dampak negatif yang lebih luas terhadap tenaga kerja dan iklim investasi nasional," tutup siaran pers Konsep, Senin (27/1/2025).

Editor: Gokli