Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Gubernur Ansar Minta Pemerintah Pusat Jadikan Bintan dan Karimun Kawasan FTZ Menyeluruh
Oleh : Aldy Daeng
Jumat | 24-01-2025 | 17:24 WIB
Ansar-Wamen-Investasi1.jpg Honda-Batam
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wamen Investasi Todotua Pasaribu saat acara groundbreaking PT BTS, di Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Jumat (24/1/2024). (Foto: Aldy Daeng/BTD)

BATAMTODAY.COM, Batam - Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta pemerintah pusat agar Kabupaten Karimun dan Bintan jadi kawasan Free Trade Zone menyeluruh seperti Kota Batam.

Hal itu disampaikan kepada Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, pada saat acara groundbreaking PT BTS, di Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Jumat (24/1/2024).

Gubernur Ansar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas berbagai fasilitas istimewa yang diberikan kepada provinsi yang mempunyai letak geografis yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN.

Pulau Batam telah memiliki kawasan bebas yang lazim disebut kawasan FTZ secara menyeluruh, dan itu telah terbukti memberikan dampak yang peningkatan ekonomi yang luar biasa.

"Bintan dan Karimun sudah ada juga kawasan FTZ, akan tetapi belum menyeluruh. Beberapa tahun lalu kita sudah mengusulkan ke Pak Menko Perekonomian, agar Bintan dan Karimun bisa ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas secara menyeluruh," ujar Ansar.

Ansar mejelaskan, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sudah berlaku di sebagian wilayah utara Pulau Bintan dan di selatan Kota Tanjung Pinang. Kemudian di Kabupaten Karimun, namun masih in-club atau dengan kata lain, fasilitas tersebut belum dirasakan menyeluruh di kedua Kabupaten tersebut.

Gubernur juga terus mendorong agar epicentrum ekonomi ini bisa terbentuk di semua kabupaten/kota melalui kebijakan-kebijakan yang lahirdari pemerintah pusat maupun daerah.

Provinsi ini terbilang sangat strategis, sebab menjadi salah satu dari 10 top point penting perdagangan dunia. Provinsi ini berada di Selat Malaka, dari data yang diperoleh, kata Ansar, tercatat pada tahun 2023, lebih dari 860.000 kapal berlalu lintas di Selat Malaka menuju alur laut Kepulauan Indonesia dan ke Laut Natuna Utara.

"Plus minus ada 70 juta kontainer juga berlalu lintas di Selat tersibuk ini, maka memang provinsi Kepri ini bisa menjadi telur emas yang bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi bagi negeri tercinta ini," ungkap Ansar.

Sementara Todotua Pasaribu menyampaikan, pengembangan industri di Provinsi Kepri sudah menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Ia mengaku sudah bertemu dengan beberapa investor terkait pengembangan industri, termasuk industri digital di Kepri.

"Daerah ini memang strategis, masuk dalam crossing wilayah selat malaka, dekat dengan Singapura. Jadi antara east dan west-nya ketemu di sini. Jadi ini posisi yang sangat serius yang akan kita dorong," ucap Todotua Pasaribu.

Kepri telah memiliki kawasan FTZ pada sebagian kota dan kabupaten. Tinggal bagaimana strategi agar ini bisa berfungsi maksimal dan merata sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. "Kita kolaborasikan, bagaimana strategi yang tepat kita dapatkan tentang FTZ ini," ungkapnya Todotua Pasaribu.

"Yang jelas pemerintah pusat terus mendorong peningkatan industri dan perekonomian Kepri," tutup Todotua Pasaribu.

Editor: Yudha