BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah menerima informasi, rencana, atau komunikasi apa pun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pascakonflik. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi isu yang berkembang tanpa dasar yang jelas.

"Pemerintah tidak akan berspekulasi terkait isu ini tanpa adanya informasi konkret," tegas Kementerian Luar Negeri, dalam pernyataan resmi, demikian dikutip, Selasa (21/1/2025).

Indonesia juga menyatakan sikap tegas menolak segala upaya pemindahan warga Gaza. Menurut Pemerintah RI, langkah semacam itu hanya akan memperkuat pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina dan menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengusir warga Palestina dari Gaza.

Gencatan senjata di Gaza, yang baru-baru ini tercapai, harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memulai dialog dan negosiasi demi mewujudkan solusi dua negara. Indonesia menegaskan bahwa solusi ini harus didasarkan pada hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara global.

"Upaya perdamaian harus fokus pada mengakhiri pendudukan ilegal Israel dan memastikan hak-hak rakyat Palestina terpenuhi, termasuk hak untuk tinggal di tanah air mereka sendiri," lanjut pernyataan resmi itu.

Sebagai pendukung utama kemerdekaan Palestina, Indonesia terus menyerukan komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata dalam mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Indonesia percaya bahwa hanya melalui pendekatan yang adil dan berlandaskan hukum internasional, perdamaian abadi dapat tercapai di Timur Tengah.

Pemerintah RI tetap konsisten mendukung dialog dan kerja sama internasional guna memastikan rekonstruksi pascakonflik di Gaza dilakukan tanpa merugikan hak-hak dasar rakyat Palestina.

Editor: Gokli