BATAMTODAY.COM, Batam - Dugaan intimidasi yang dilakukan Marine Police Singapura terhadap nelayan Batam di perairan perbatasan,pada 24 Desember 2024 lalu, memunculkan keprihatinan terkait pemahaman batas wilayah perairan.

Untuk membahas insiden ini, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Kota Batam menggelar audiensi dengan perwakilan Konsulat Jenderal Singapura di Batam, Jumat sore (27/12/2024).

• BACA JUGA: Cerita Hang Tuah, Nelayan Belakang Padang yang Diintimidasi Kapal Marine Police Singapura

Pertemuan yang berlangsung di Panbil Residence ini awalnya direncanakan sebagai aksi demonstrasi. Namun, akhirnya dikemas dalam bentuk dialog.

Ketua DPD HNSI Kepri, Distrawandi, menyampaikan audiensi belum menghasilkan keputusan konkret karena keterbatasan otoritas Konsulat Singapura di Batam. "Belum ada keputusan dari mereka. Alasannya, konsulat di Batam ini memiliki wewenang yang terbatas," ujar Distrawandi.

Dalam pertemuan tersebut, HNSI menyerahkan bukti berupa video utuh dan memaparkan kronologi kejadian yang menimpa nelayan Belakang Padang. Mereka berharap pihak berwenang di Singapura memberikan respons atas insiden ini.

• BACA JUGA: Audiensi dengan Konjen Singapura Tanpa Keputusan, HNSI Kepri akan Layangkan Surat Resmi

HNSI menyayangkan tindakan patroli yang dinilai arogan dan membahayakan nyawa nelayan. Distrawandi menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan.

"Kalaupun ada pelanggaran, hendaknya ada teguran yang manusiawi. Bukan tindakan yang membahayakan nyawa. Ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk memahami batas teritorial," katanya.

Distrawandi menyoroti perlunya edukasi bagi nelayan terkait batas wilayah negara di perairan perbatasan. Hal ini dinilai krusial agar para nelayan tradisional dapat memahami area operasional yang aman dan sah secara hukum.

• BACA JUGA: Nelayan Belakang Padang Diganggu Saat Melaut di Pulau Nipah, Indonesia Minta Penjelasan Singapura

"Kami berharap pemerintah memberikan sosialisasi kepada nelayan tradisional. Pemahaman ini penting agar mereka tahu dengan jelas batas wilayah perairan Batam dan Singapura. Dengan begitu, insiden seperti ini bisa dicegah di masa mendatang," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, HNSI didampingi perwakilan Polda Kepri dan Polresta Barelang. Kepolisian sepakat bahwa penyelesaian masalah ini harus dilakukan secara bijaksana untuk mencegah eskalasi.

Insiden ini menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia dan Singapura untuk memperkuat kerja sama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat perbatasan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keharmonisan antarnegara sekaligus melindungi hak-hak nelayan tradisional.

Editor: Gokli